Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Ikut Kampanye Cagub, Kaur dan Kadus di Bintan Ditetapkan Pelanggar Netralitas ASN

Ketua Bawaslu Bintan Febriandinata.

PRESMEDIA.ID,Bintan- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bintan menetapkan Kaur Desa Dendun inisial (EY) dan 1 orang kepala Dusun inisial (B) sebagai terduga pelanggar netralitas ASN.

Penetapan keduanya sebagai terduga ASN yang tidak Netral, Didasarkan pada temuan dan lapor warga atas kehadiran dan foto bersama dengan salah seorang Calon Gubernur (Cagub) pada kampanye salah seorang Pasangan Calon Gubernur (Cagub) Kepri di Desa Dundun Kecamatan Mantang.

Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata mengatakan, kedua Aparat Sipil Negara itu, pada 26 September 2020 lalu telah ditetapkan sebagai pelanggar disiplin ASN saat dimulainya pelaksanaan kampanye Piligub dan Pilbub di Bintan.

“Pada saat itu, ada salah satu Cagub Kepri kampanye di Desa Dendun. Disana tidak hanya hadir tim kampanye dan masyarakat setempat saja.Melainkan ada aparatur desanya,” ujar pria yang sering disapa Febri ini, Jumat (2/10/2020).

Pada pelaksanaan kampanye tersebut, Anggota Panwascam Mantang serta Pengawas Desa Dendun menemukan, adanya perangkat desa yaitu Kaur Desa Dendun inisial (EY) dan Kepala Dusun (Kadus) inisial (B) yg menghadiri kegiatan kampanye.

Bahkan kedua aparatur desa itu lanjutnya, juga melakukan foto bersama dengan Cagub Kepri yang berkampanye. Lalu keduanya juga membuat gerakan jari sesuai dengan nomor urut Cagub Kepri tersebut.

“Atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Mantang itu, selanjutnya dilakukan rapat pleno pada 28 September 2020. Disana dilakukan serangkaian penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi kepada Penemu, saksi-saksi dan juga terlapor,”jelasnya.

Dari hasil kajian dan temuan dugaan pelanggaran itu, Panwascam Mantang menetapkan kedua aparatur desa itu sebagai pelanggar Peraturan Perundang-Undangan Lainnya terhadap Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yang menjelaskan, perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Legislatif.

Selanjutnya berdasarkan penyampaian hasil penanganan pelanggaran peraturan itu Panwascam menyurati Bawaslu Kabupaten Bintan.

“Atas laporan itu, Bawaslu Bintan meneruskan ke Pjs Bupati Bintan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bintan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,”ujarnya.

Surat juga, ditembusakan kepada Menteri Dalam Negeri, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Kepri, Camat Mantang dan Kepala Desa Dendun.

Penulis:Hasura

Comments
Loading...