Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tekankan Koordinasi Untuk Ciptakan Pilkada Sehat, Bahtiar: Tidak Boleh Ada Yang Sok Paten

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar saat membuka Rakor Pilkada serentak di Kepri.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar mendorong KPU, Bawaslu dan aparat terkait, agar terus melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan, untuk mensukseskan Pilkada sehat di Provinsi Kepri.

Sebagai Penjabat sementara Gubernur di Kepri, Bahtiar menegaskan, sangat berkepentingan memastikan regulasi negara dalam pelaksanaan Pilkada di Kepri, tanpa ada toleransi terhadap kerumunan massa dan segala bentuk-bentuk kegiatan Pilkada yang berpotensi menjadi sumber penularan COVID-19.

“Penegasan Pak Mendagri dalam rapat kemaren, teman-teman penyelenggara dan pengawas Pemilu, KPU dan Bawaslu jangan hanya mencari kelonggaran, tapi harus melakukan penindakan,”ujar Bahtiar saat membuka Rapat Koordianasi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Dompak,Tanjungpinang,Selasa (6/10/2020).

Dirjen Polpum Kemendagri ini juga mengatakan, kondisi Pilkada serentak 2020 ini, sangat berbeda dan kontradiktif dengan Pilkada sebelumnya baik dalam massa kampanye dan masa pemungutan.

“Pemilihan Kepala Daerah saat ini, kita design sedemikian rupa. Yang kontradiktif itu kita hentikan melalui regulasi PKPU 13 tahun 2020. Yang kita jaga Pilkadanya luber, jurdil, tertib, lancar, sukses seperti sebelumnya dan terhindar dari wabah Covid-19,”ungkap Bahtiar.

Evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak diwilayah Kepulauan Riau, lanjutnya, akan terus dikoordinasikan melalui pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk kerumunan massa.

“Ini sejarah pertama kali di dunia, Belum ada KPU, Bawaslu dan Pemerintahan yang punya pengalaman pernah melaksanakan Pesta Demokrasi ditengah Pandemi seperti ini. Jadi belum ada referensi atau pengelola Pemilu dan Pilkada di masa pandemi ini,”kata Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar menyebutkan berdasar undang-undang konstitusi, KPU, Bawaslu dan DKPP adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri secara Nasional. Sedangkan Pemerintah, TNI-Polri, Kejaksaan dan unsur unsur lain, menjadi mendukung pelaksanaan.

“Jadi, tidak boleh ada yang sok paten. Karena tidak ada diantara kita yang pengalaman, maka jangan dianggap hal biasa, karena hal ini memang luar biasa,”terangnya.

Bahtiar juga menjelaskan, tesisnya mengatakan Covid-19 itu salah satu sumber penularannya adalah kerumunan. Maka kebijakannya adalah dilarang berkerumun. Sebaliknya Pemilih Pilkada yang baik itu adalah partisifasi masyarakatnya yang banyak.

“Lembaga KPU dan Bawaslu tetap kita hormati. Dan kita sepakat bahwa pilkada kali ini memang berbeda dengan tahun 2015, 2017 dan 2018 ini kawan-kawan sudah pengalaman tentang itu,”terangnya.

Terakhir, Bahtiar berharap Bawaslu jangan hanya mencatat, tapi melakukan penindakan dan koordinasi dengan penindakan. Disitulah pentingnya penegakan hukum tersebut. Begitu ada kejadian kerumunan langsung berkoordinasi segera dengan penegakan hukum untuk diambil tindakan seperti Satpol PP, Kepolisian maupun TNI.

“Memang kita tahu ada keterbatasan teman-teman Bawaslu untuk melakukan itu, karena tidak ada kaki dan tangan sebagai kekuatan. Tapi kita ini Pilkada bukan hanya mengontrol tapi mengurusi semuanya, diseluruh aktifitas Pilkada baik di dalam kantor-kantor penyelenggara Pemilu maupun terhadap desk masyarakat yang diurus,”tutupnya.

Penulis:Redaksi 

Comments
Loading...