Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Keluarkan Himbuan, Pjs Gubernur Kembali Ingatkan Netralitas ASN di Pilkada Kepri 

Pjs Gubernur saat mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dari Gedung Daerah,Tanjungpinang.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Pjs.Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis pada pilkada 2020 ini.

ASN di Kepri ditekankan, harus menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selama pemilihan kepala daerah berlangsung.

“Kita ini sebagai ASN, digaji dan dibiayai negara menggunakan APBD ataupun APBN. Oleh karena itu sebagai abdi negara wajib hukumnya untuk netral,” tegas Bahtiar saat mengikuti acara Video Conference Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dari Gedung Daerah,Tanjungpinang, Rabu (07/10/2020).

Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah, kepala Badan Kesbangpol linmas Lamidi dan Inspektur Daerah Irmendes. Hadir juga Ketua KPU provinsi Kepulauan Riau Sriwati dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sjahri Papene.

Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, juga dihadiri secara virtual oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPK RI Firli Bahrui, Ketua KASN Agus Pramusinto serta beberapa pimpinan kementerian dan lembaga dan anggota KPU serta Bawaslu pusat.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara, Bahtiar menyampaikan bahwa telah sangat jelas dinyatakan, Bahwa Aparatur Sipil Negera (ASN), baik dalam Pemilu maupun Pilkada, tetap memiliki hak politik untuk memilih. Namun tidak boleh mengekperasikannya di ruang publik karena terikat dan harus berpegang teguh pada sumpah jabatan, kode etik dan mematuhi larangan dalam undang-undang terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN dalam Pilkada.

”ASN dalam pilkada harus netral. Tapi bukan berarti tidak boleh memilih. Silakan pilih tapi nanti pada waktu pemilihan 09 Desember di bilik suara. Di situlah nanti anda kreasikan hak Politiknya,”jelasnya.

Untuk mengawal netralitas ASN ini, Bahtiar mengharapkan peran serta semua masyarakat untuk ikut mengawasi di lapangan.

“Jika ditemuan ada pegawai yang ikut dalam pemenangan salah satu pasangan calon, segera laporkan ke aparat terkait, seperti Panwas, Polisi dan KPU. Nanti akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),”ujarnya.

Berdasarkan laporan tersebut lanjutnya, KASN akan mengeluarkan rekomendasi yang akan disampikan ke Pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti hukuman yang tepat bagi ASN yang melanggar netralitas.

“Jika ada ASN yang ketahuan tidak netral akan kita lakukan penindakan dengan segera. Sanksinya cukup jelas, baik dari hukuman disiplin tingkat rendah, sedang, dan berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” ujarnya.

Pemprov Kepri Keluarga Hibauan

Untuk menjaga netralitas itu, Pemprov Kepri juga sudah menerbitkan Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan nomor 800/1363.1/BKPSDM-SET/2020 itu memang menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 444/K.Bawaslu-KR/PM.00.01/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan demi terciptanya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta berintegritas, beretika, bermartabat.

Dalam surat yang ditandantangi Sekdaprov H TS Arif Fadillah itu, juga menyebutkan soal sanksi untuk mereka yang tidak netral.

Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 5 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud, akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tingkat hukuman disiplin terdiri dari, Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang hingga Hukuman Disiplin Berat.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...