Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

Demo Tolak UU Omnibus Law di DPRD Kepri, 2 Buruh Asal Batam Reaktif Covid-19

Tim Satgas Covid-19 saat menjemput 2 Perwakilan Buruh, yang dinyatakan Reaktif Covid-19, usai Uji Rapid Test.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Dua buruh asal Batam, yang ikut melakukan aksi demo menolak UU Omnibus Law di DPRD Kepri, dinyatakaan reaktif Covid-19, berdasarkan uji Rapid Tes yang dilakukan tim medis Satgas Covid-19 di DPRD Kepri.

Satuan gugus tugas percepatan Pencegahan Covid-19 Provinsi Kepri Dokter Hasim As’ari mengatakan, dari 10 orang perwakilan buruh Batam yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kepri dinyatakan reaktif Covid-19.

Uji Rapid tes terhadap buruh itu kata dr.Hasim dilakukan pada perwakilan butu, saat mau masuk k eruangan DPRD Kepri menemui unsur pimpinan menyampaikan aspirasinya.

“Dua orang yang ada di mobil itu (buruh Batam), sudah di lakukan rapid tes dengan hasil reaktif,”kata Hasim menyampaikan informasi ke rekan-rekan mahasiswa, Kamis(8/10/2020).

Ia menyampaikan pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu tindakan protokol kesehatan yang dilakukan pada setiap orang yang masuk ke hedung DPRD dilakukan pemeriksaan rapid test.

“Perwakilannya tadi ada 10 orang yang di Rapid Test, dan 2 orang dinyatakan reaktif. Untuk tindak lanjut, dua orang buruh itu sudah diamankan, menunggu penjemputan dari Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RS RAT) Kota Tanjungpinang,”ujarnya.

Sementara itu, sejumlah mahasiswa masih terus melakukan Demo dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian.

Mahasiswa Tuntut Pembatalan UU Omnibus Law

Dalam tuntutannya mahasiswa mengatakan, agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) pembatalan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Koordinator lapangan aksi unjuk Rasa Mahasiswa, Raja Igo Febrinaldi mengatakan, Mahasiswa mendesak agar Ketua DPRD Kepri mendeklarasikan penolak UU Omnibus Low Cipta Kerja tersebut.

“Kami menuntut Ketua DPRD Kepri agar membacakan deklarasi penolakan UU Cipta Kerja ini di depan media dan mahasiswa, dan meminta Pemerintah Pusat mengeluarkan Perpu pembatalanya,”kata Igo, Rabu (8/10/2020).

Igo mengatakan, UU Cipta Kerja yang di plesetkanya menjadi “UU Cilako” sangat berdampak buruk pada pekerja buruh dan lingkungan, karena dalam draf Undang-undang tersebut memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi dan mengabaikan dampak kerusakan terhadap lingkungan.

Mahasiswa pun mengaku kesal terhadap DPR, karena ngotot mengesahkan Undang-undang tersebut.

“Undang-undang ini tidak urgent (mendesak), masih banyak yang lebih urgen,”ujar mahasiswa lagi.

Sampai berita ini di unggah ratusan mahasiswa masih tetap melakukan aksi demo dan sudah diizin Kepolisian masuk kedalam halaman kantor DPRD Kepri untuk berorasi dan menyampaikan tuntutannya.

Penulis:Roland

Comments
Loading...