Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

MAKI Resmi Daftarkan Gugatan ke PN Tanjungpinang Atas Korupsi Mandek di Kejati Kepri

Koordinator MAKI saat menerima salinan bukti pendaftaran Gugatan Praperadilan Kejaksaan Tinggi Kepri di PN Tanjungpinang.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Jakarta, secara resmi mendaftarkan gugatan Praperadilanya, terhadapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, KPK san BPK atas mandek dan mengendapnya kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015.

Pendaftaran gugatan praperadilan Kajati Kepri dilakukan oleh Koordinator
MAKI, Boyamin ke PN Tanjungpinang, dan teregister dengan perkara nomor: 3/Pid.Pra/ 2019/PN Tpg yang diterima Panitera PN Tanjungpinang, Rabu,(28/8/2019),

Usai mendaftarkan gugatan, Koordinator MAKI Boyamin mengatakan, permohonan praperadilan, terhadap Kejaksaan Kepri,KPK dan BPK diajukan atas tidak sahnya penghentian penyidikan perkara Korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna yag dilakukan Kejaksaan Tinggi Kepri.

Koordinator MAKI saat menerima salinan bukti pendaftaran Gugatan Praperadilan Kejaksaan Tinggi Kepri di PN Tanjungpinang.

“Tidak dilakukanya penuntutan dan pelimpahan serta supervisi terhadap kasus Korupsi yang telah dilakukan penyidikan dan telah menetapkan tersangka oleh Kejaksaan tinggi Kepri dalam kasus aquo, merupakan bentuk penghentian penyidikan secara materil diam-diam,”ujar Boyamin pada wartawan di PN Tanjungpinang, Rabu,(28/8/2019).

Perbuatan Kejaksaan tinggi Kepri yang menghentikan proses hukum tindak pidana korupsi secara diam-diam dan tidak melakukan penuntutan atau melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, serta KPK tidak melakukan supervisi, membuat proses hukum kasus korupsi tersebut menggantung, hingga bertahun-tahun, dan mengakibatkan ketidak pastian hukum.

Hal ini, lanjut Boyamin, bertentangan dengan KUHAP, khususnyan pasal 1 butir 10 poin b, KUHAP, pasal 77 huruf a UU nomor 8 tahun 1981 KUHAP, pasal 109 ayat 2 KUHAP, UU nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana, serta sejumlah putusan Pengadilan tentang praperadilan, terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan sebagai mana yang dilakukan Kajati Kepri.

Tentang Hak dan kedudukan, lanjut Boyamin, MAKI Berhak mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi, berdasarkan pasal 80 KUHAP, dan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 yang menyatakan, Bahwa yang dimaksud dengan prase pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP, sebagai mana yang diajukan MAKI, dikatakan MK adalah bertentangan dengan UUD RI 1945. Atas dasar itu, MK menyatakan pihak ke tiga dalam Pasal 80 KUHAP sepanjang tidak dimaknai, juga termasuk saksi korban atau papor, Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarajatan, demikian juga MAKI,”sebut Boyamin.

Atas gugatannya, Boyamin meminta pada majelis hakim agar menerima permohonannya. Menyatakan secara hukum termohon (Kajati Kepri) telah melakukan tindkaan penghentian penyidikan secara materil dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum.

“Kami juga meminta majelis hakim memerintahkan termohon melakukan proses hukum selanjutnya sesuai KUHAP, dan ternohon II dalam hal ini KPK sebagai mana diatur dalam dalam KUHAP, UU Nomor 31 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan memerintahkan para tergugat untuk mematuhi putusan praperadilan perkara ini,”ujarnya.(Presmed2)

Comments
Loading...