Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Disidangkan 20 September, Ini Hakim Yang Memeriksa Praperadilan MAKI Terhadap Kejati Kepri

Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menunjuk Hakim tunggal Guntur Kurniawan SH, sebagai halim yang akan memeriksa dan menyidangkan, permohonan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, KPK, dan BPK dan BPKP di PN Tanjungpinang.

Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan kepada wartawan, Rabu,(28/8/2019) mengatakan, gugatan Pra peradilan MAKI didaftar dan dibregustrasi, melalui nomor perkara 3/Pid.Pra/2019 PN Tpg di PN Tanjungpinang, Rabu,/28/8/2019) oleh Pemohon Boyamin dan Komariyono dari MAKI dengan termohon Kepala Kajati Kepri, Pimpinan KPK, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kepri, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepri.

“Atas perkara ini, ketua Pengadilan telah menunjuk Hakim Guntur Kurniawan sebagai hakim yang akan memeriksa, didampingi L.Siregar sebagai panitera,” ujarnya pada wartawan di PN Tanjungpinang,Rabu (20/9/2019).

Permohonan Praperadilan lanjut Santonius, menyangkut sah tidaknya penghentian penyidikan perkara atas mangkrak dan mengendapnya kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Sebelumnya, MAKI mengatakan, mempraperadilkan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri ke Pengadilan atas mangkrak dan mengendapnya kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna.

Koordinator Perkumpulan Maki, Boyamin Saiman mengatakan, mandek dan mengendapnya perkara kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna tahun 2011-2015 senilai Rp7,7 miliar di Kajati Kepri hingga 2 tahun menandakan tidak profesionalnya Kejaksaan dalam menangani kasus perkara korupsi.

Padahal dalam proses penyidikan yang dilakukan sejak 2017 lalu, Kejati Kepri telah menetapkan lima orang tersangka.

Dua diantaranya mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah dan Ilyas Sabli kemudian, mantan Ketua DPRD Natuna periode 2009+2014, Hadi Chandra, Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016 Syamsurizon yang juga pernah menjabat sebagai Ketua tim TAPD serta Makmur, selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.

“Penetapan kelima tersangka pada saat itu dipimpinan Kepala Kejati Yunan Harjaka. Penetapan Tersangka ini, tentu telah menemukan adanya alat bukti yang cukup dalam proses pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015 saat itu,”ungkap Boyamin.

Ia menjelaskan Pemberian tunjangan perumahaan pimpinan dan anggota DPRD Natuna itu dialokasikan dari APBD Natuna sejak 2011-2015, tanpa menggunakan mekanisme aturan serta tidak sesuai dengan harga pasar setempat. Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar.

“Maka dari itu kami sangat berkepentingan untuk membantu negara cepat memberantas korupsi dalam bentuk menggugat praperadilan perkara mangkrak di Kejati Kepri ini,”katanya.

Lebih lanjut, Boyamin menjelaskan selain menggugat Kajati, MAKI juga menggugat KPK dan BPK dikarenakan dianggap berperan atas mangkraknya perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna tersebut.(Presmed)

Comments
Loading...