Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Digugat Atas Penyidikan Kasus Korupsi Mandek, Kajati Kepri “Silakan Aja..!”

Asisten Pidana Khusus Kajati Kepri Teti Syam (Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Kejaksaan tingi Kepri mempersilahkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilkan lembaga kejaksaan ke Pengadilan atas penanganan kasus korupsi Rp.7,7 milliar dana Tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 yang mangkrak dan mandek di Kajati Kejaksaan tinggi Kepri.

Asisten Pidana Khusus Kajati Kepri Teti Syam mengatakan, setiap orang memiliki hak untuk mengajukan praperadian dan hal tersebut tidak ada masalah dengan kejaksaan Tinggi Kepri.

“Iyah silakan aja dia (MAKI-red) punyak hak kok, nggak apa-apa,”ujar Teti Syam pada PRESMEDIA.ID saat dikonfriasi,Rabu,(28/8/2019).

Kejaksaan tinggi, lanjut Teti, akan siap mengikuti dan menghadiri praperadilan yang diajukan MAKI sebagai mana prosedural dan aturan hukum yang berlaku.

Dan mengenai duduk perkara kasus, lanjut Teti, hingga saat ini masih terus berproses dan belum di SP3. Hal itu katanya, sesuai dengan keterangan Kajati Keprti yang sebelumnya menyatakan, penyidikan kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 itu masih terus dilakukan, Dan kejaksaan Tinggi Kepri sedang mengupayakan, upaya pengembaliaan nilai korupsi dari tersangka yang sudah ditetapkan.

Sebelummya, Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Jakarta, secara resmi mendaftarkan gugatan Praperadilanya terhadapan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, KPK san BPK atas mandek dan mengendapnya penyidikan dugaan kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015.

Pendaftaran gugatan praperadilan Kajati Kepri dilakukan oleh Koordinator MAKI Boyamin ke PN Tanjungpinang, dan teregister dengan perkara nomor: 3/Pid.Pra/ 2019/PN Tpg yang diterima Panitera PN Tanjungpinang,Rabu,(28/8/2019),

Usai mendaftarkan gugatan, Koordinator MAKI Boyamin mengatakan, permohonan praperadilan, terhadap Kejaksaan tinggi Kepri,KPK dan BPK diajukan atas tidak sahnya penghentian penyidikan perkara Korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna yag dilakukan Kejaksaan Tinggi Kepri.

“Tidak dilakukanya penuntutan dan pelimpahan serta supervisi terhadap kasus Korupsi yang telah dilakukan penyidikan dan telah ditetapakan tersangka oleh Kejaksaan tinggi Kepri dalam kasus aquo, merupakan bentuk penghentian penyidikan secara materil diam-diam,”ujar Boyamin pada wartawan di PN Tanjungpinang, Rabu,(28/8/2019).

Perbuatan Kejaksaan tinggi Kepri yang menghentikan proses hukum tindak pidana korupsi secara diam-diam dan tidak melakukan penuntutan atau melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, serta KPK tidak melakukan supervisi ujarnya, membuat proses hukum kasus korupsi tersebut menggantung hingga bertahun-tahun dan mengakibatkan ketidak pastian hukum.

Hal ini lanjut Boyamin, bertentangan dengan KUHAP, khususnyan pasal 1 butir 10 poin b, KUHAP, pasal 77 huruf a UU nomor 8 tahun 1981 KUHAP, pasal 109 ayat 2 KUHAP, UU nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana serta sejumlah putusan Pengadilan tentang praperadilan, terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan sebagai mana yang dilakukan Kajati Kepri.

Tentang Hak dan kedudukan, kata Boyamin, MAKI berhak mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi, berdasarkan pasal 80 KUHAP dan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 yang menyatakan, Bahwa yang dimaksud dengan prase pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP, sebagai mana yang diajukan MAKI, dikatakan MK adalah bertentangan dengan UUD RI 1945.

“Atas dasar itu, MK menyatakan pihak ke tiga dalam Pasal 80 KUHAP sepanjang tidak dimaknai juga termasuk saksi korban atau pelapor, Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarajatan demikian juga MAKI,”sebut Boyamin.

Comments
Loading...