Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tersangkanya Ditetapkan Jadi Anggota DPRD, Kejati Kepri “Itu Ranahnya KPU” 

Asisten Pidana Khsus Kajati Kepri Teti Syam (Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Kejaksaan Tinggi Kepri mengatakan, lolos dan akan dilantiknya 2 tersangka korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 sebagai anggota DPRD Kepri hasil Pemilu 2019 merupakan ranah dan tanggung jawab KPU Kepri.

“Itu bukan ranah Kejati, Itu ranahnya KPU, dan saat verifikasi menjadi calon, harusnya sudah didiskwalifikasi,”ujar Asisten Pidana Khusus Kajati Kepri Teti Syam, Rabu (28/8/2019).

Ketika dikatakan, KPU sebelumnya juga mengatakan tidak berhak untuk menganulir atau mendiskwalifiksi pencalonan ke dua tersangka, karena belum ada keputusan pengadilan yang inkrah dan tetap atas ke dua tersangka, Paska Proses Hukum Korupsinya “Mandek” di Kejaksaan Tingi Kepri, Teti mengatakan, Kejaksaan tidak ikut campur, karena menurutnya atas pencalonan dan penetapan serta pelantikan ke dua-nya merupakan kewenangan KPU.

“Kami tidak bisa statement dan ikut campur, Itukan kewenangan KPU dan nggak ada kewenangan Kejaksaan disitu,”ujarnya.

Sebagai mana diketahui, dua tersangka korupsi Rp.7,7 Milliar dana Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015 yang telah ditetapkan Kejaksaan Tinggi sebagai tersangka 31 Maei 2017 lalu telah ditetapkan KPU sebagai calon tetap DPRD Kepri Periode 2019-2014.

Ke dua Tersangka yang ditetapkan KPU hasil Pemilu 2019 sebagai calon anggota DPRD Kepri itu, adalah tersangka Ilyas Sabli dari Partai Nasdem dan tersangka Hadi Candra dari Parti Golkar Daerah pemilihan (Dapil) 7 Provinsi Kepri Natuna dan Anambas.

Dengan ststus Tersangka Ilyas Sabli dan Hadi Chandra, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri mengatakan akan mengajukan penundaan pelantikan 2 calon tetap anggota DPRD Kepri hasil Pemilu 2019 itu.

Anggota KPU Provinsi Kepri Arison mengatakan, Pengajuaan Penundaan penetapan dan pelantikan Calon tetap Anggota DPRD hasil Pemilu 2019 itu dilakukan berdasarkan Peraturan KPU-RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon terpilih dalam pemilihan Umum.

“Dalam pasal 33 ayat 3 dikatakan,”Dalam hal terdapat Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi yang ditetapakan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Provinsi menyampaikan usulan Penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalaui gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,”demikian bunyi pasalnya,”ujar Arison pada PRESMEDIA.ID,Kamis,(22/8/2019) kemarin.(Presmed2)

Comments
Loading...