Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Hak Karyawan Tidak Dipenuhi, PT.Karimun Granit Diadukan ke DPRD Karimun

DPRD Karimun saat menggelar Hearing dengan Karyawan PT.KG dan Serikat Buruh.

PRESMEDIA.ID,Karimun- Sejumlah karyawan perusahaan PT.Karimun Granit mengadu ke DPRD Karimun, atas tuntutan dan hak karyawan yang tidak dipenuhi perusahaan batu granit di Kabupaten Karimun itu.

Tiga tuntutan yang disampaikan karyawan melalui Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) menyangkut Pemenuhan perlengkapan APD terhadap karyawan, Medical check up untuk karyawan dan Permasalahan kasyawan yang memasuki usia pensiun.

Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPKEP-SPSI di PTKG Tengku Harizal mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat kepada perusahaan PT.KG untuk memenuhi hak kesehtan karyawan pada masa Pandemi Covid-19 itu, namun hingga saat ini tuntutan buruh tersebut tak kunjung direalisasikan.

“Kami pernah menyampaikan surat pada 28 Februari 2020 lalu,kemudian memanggil pihak perusahaan, Namun sampai saat ini tidak ada niat baik perisahan untuk merealisasikan. Khusunya masalah Pensiun karyawan. Jadi ini surat kedua yang kita layangkan,”ujarnya saat menghadiri hearing dan berdialog dengan dengan Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat dan Komisi I DPRD Karimun.

Baca Juga

Tengku menyebutkan, atas sikap perusahaan yang tidak perduli dengan Karyawanya itu, pengurus serikat buruh juga sudah cukup jenuh dengan perusahaan PT.Karimun Granit itu, karena hingga saat ini apa yang menjadi kewajiban perusahaan pada karyawan ditengah masa pandemi Covid-19 tak kunjung direalisasikan.

“Kami sampaikan terkait APD, yang katanya perusahan sudah memenuhi, lalu pelaksanaan medical check up juga. sampai saat ini belum ada, dan Kami sudah muak dengan perusahaan itu,”ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat mengatakan, akan mengundang SPKEP-SPSI dan PT.KG untuk membahas tiga tuntutan yang disampaikan buruh dan karyawan tersebut.

“Pelaksaan hearing dengan Karyawan dan pengurus Serikat Buruh ini, atas surat aduan yang mereka kirim dan kami terima. Selanjutnya kami lakukan panggil untuk membahas tiga tuntutan buruh itu,”kata Muhammad Yusuf Sirat Selasa (13/10/2020).

Yusuf Sirat juga menyebutkan bahwa pihaknya selaku wakil rakyat di Kabupaten Karimun, akan mengirimkan surat tembusan ke provinsi, dalam menyampaikan tiga tuntutan yang dibahas tersebut.

“Kita kirimkan surat tembusan ke Provinsi dulu, karena soal pertambangan ini adalah wewenang dari Provinsi,”ungkapnya.

Penulis:Putri/Redaksi 

Comments
Loading...