Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pemprov Kepri Laporkan Surat Fiktif Mintan Bantuan Dana Pengamanan Pilkada ke Polisi 

Surat Fiktif Permintaan Bantuan Pengamanan Pilkada di Kepri Beredar.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Pemerintah provinsi Kepri melaporkan dugaan pencatutan nama Gubernur dan pemerintah provinsi Kepri dalam surat fiktif  meminta bantuan dana pengamanan Pilkada ke sejumlah pengusaha, mengatasnamakan Gubernur provinsi Kepri non aktif Isdianto.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengatakan, surat dengan logo Garuda Kuning dengan kepala surat, Gubernur Kepuluaan Riau nomor:11/808/2.1-BKD itu adalah fiktif.

Oleh karena itu, lanjut Arif, Pemerintah provinsi Kepri melalui Biro Hukum provinsi akan menindaklanjuti dan melaporkan surat palsu yang mencatut nama gubernur dan pemerintah provinsi Kepri itu Polisi.

“Kita sudah mengintruksikan ke Biro Hukum agar melaporkan surat fiktif yang mencatut nama gubernur dan pemerintah provinsi Kepri ini ke Polisi,”tegasnya, Rabu (14/10/2020).

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Heri Mukhrizal, juga menyampaikan, pihaknya akan membuat laporan resmi ke Polda Kepri dan Polres Tanjungpinang atas dugaan pencatutan nama gubernur dan pemerintah provinsi Kepri dalam sutat fiktif itu.

Saat ini lanjut Heri Muchrizal, Biro Hukum sedang mempersiapkan bukti-buktinya serta melampirkan produk hukum yang ada tanda tangan gubernur yang asli untuk data pembanding di penyidik nanti.

“Jadi kami pastikan bahwa surat yang beredar itu adalah palsu dan tidak benar. Menurut saya surat itu memalsukan tanda tangan gubernur. Ada kejanggalan status gubernur seperti Plt dan penomoran surat yang tidak sesuai dengan tata kelola administrasi yang berlalu,”ujarnya.

Selain itu, Heri juga menghimbau kepada pihak swasta dan pelaku usaha di Kepri, untuk berhati-hati dan mengabaikan adanya permintaan bantuan. Karena pemerintah propinsi Kepri tidak pernah mengajukan permohonan bantuan pengamanan Pilkada maupaun bantuan lain sebagai mana isi surat.

“Kuat dugaan ini modus penipuan, dengan mencatut dan memanfaatkan nama gubernur dan pemerintah provinsi Kepri,”ujarnya.

Berikut isi Surat Fiktif yang mencatut nama dan Pemerintah Provinsi Kepri:

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKAD) 2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan. Dalam NPHD yang sudah ditangani untuk penyelenggaraan Pilkada terdapat kekurangan dana dari nilai anggaran yang sudah disepakati. Maka dengan ini, dihimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Kepulauan Riau untuk berpartisipasi dalam perbantuan dana.

Hal tersebut, akan diteruskan ke masing-masing pimpinan/Direksi Perusahaan dengan memperhatikan:
1.Menginfromasikan rekeing donasi ke seluruh pimpinan/Direksi melalui Bank BNI, dengan Nama Rekening Reza Zumi Fahlevi no Rekening:1116889977.
2.Bantuan yang sudah terealisasi harap dialaporkan kepada sekretaris provinsi Kepri beserta bukti pengiriman untuk diakumulasi dan diteruskan ke beberapa bidang pelaksanaan paling lambat 15 Oktober 2020.
3.Buklti pengirikan dapat dikirim ke Sdr.Rexza Zulmi Fahlevi dengan no WA 085348613380 atau alamat email pemprovkepulauanriau@gmail.com.

Selain dibubuhi Cap gubernur Provinsi Kepri, surat atas nama Plt.Gubernur Kepulauan Riau wakil Gubernur Kepulauan Riau juga dibubuhi dengan tandatangan Isidanto, serta ditembuskan ke Menteri Dalam negeri, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Penulis:Ismail/Redaksi 

Comments
Loading...