Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Kasus Korupsi SPPD Fiktif, 7 Anggota DPRD Karimun Diperiksa di PN Tanjungpinang

Kasus Korupsi SPPD, Hakim PN Tanjungpinang Periksa 7 Anggota DPRD Karimun.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Sebanyak 7 anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjungbalai Karimun, diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif DPRD Kabupaten Karimun 2016 di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (15/10/2020).

Ke 7 anggota DPRD yang menjadi saksi itu adalah M.Yusuf Sirat, sebagai ketua DPRD Karimun, Andi Hermawan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Karimun, Sumardi, Anggota Komisi 1 DPR Karimun, Rasno, Wakil Ketua II DPRD Karimun, Fackul Razi, anggota Komisi I Karimun, Nyimas Novi sebagai Ketua Komisi II DPRD Karimun dan M Asyura, Mantan Ketua DPRD Tanjungpinang 2014-2019.

Kepada majelis hakim saksi M Yusuf Khirat mengatakan, bahwa dana SPPD Fiktif yang tidak dibayarkan oleh dua terdakwa Usman Ahmad selaku mantan Sekretaris DPRD Karimun dan Boy Zulfikar selaku Bendahara, ada sebanyak 4 kegiatan baik rakor di Tanjungpinang dan Batam dengan total Rp 27 juta.

“Pada saat itu tanda tangan SPPD itu secara gelondongan untuk ditandatangani. Saya sudah tanya kepada terdakwa Boy, tapi Boy menjawab belum ada uang,”kata Yusuf.

Kemudian Andi Hermawan, menyebutkan ada sebanyak 5 kegiatan SPPD dirinya yang tidak diberikan dan diterima, diantaranya kegiatan di Tanjungpinang, Batam, Tangerang dan Bali, dengan total Rp 32 juta. Ia juga menyebutkan alasan terdakwa Boy belum mencairkan dana tersebut karena tidak ada dana di Sekwan.

Sedangkan saksi Sumardi (62) mengatakan, jumlah SPPD yang tidak diberikan sebanyak Rp26 juta, Kunker Ke Batam, Tanjungpinang. Untuk Rasno, ada sebanyak 6 kegiatan dengan total
Rp 40 juta. Fackul Razi, ada sebanyak 5 kegiatan, rakor di Jakarta, Tanjungpinang, dan Batam denga dana perjalanan dinas Rp 34 juta.

Selanjutnya, Nyimas Novi juga mengaku ada 5 kegiatan kunjungan kerjanya yang SPPDnya tidak dibayarakan, seperti SPPD kunjungan ke Jakarta, Bali Bogor dan Batam dengan total Rp 34 juta.

Muhammad Asyura dipersidangan, mengaku terdapat 12 kegiatan perjalanan dinas SPPD-nya yang tidak dibayarkan dengan total Rp 165 juta. Ia juga mengaku di non aktifkan sebagai anggota DPRD melalui keputusan Gubernur Kepri pada 4 Mei 2016 lalu.

“Setelah itu saya cuma sebagai anggota DPRD. Ya saya masih menggunakan fasilitas Ketua DPRD Karimun,”kata Asyura.

Tetapi dalam dakwaan JPU, Ketua Majelis Hakim, Eduard P Sihaloho mengatakan, saksi Asyura di nonaktifkan sebagai ketua DPRD Karimun sejak Mei 2017. Sehingga dengan demikian hanya 9 kegiatan perjalanan dinas yang tidak dibayarkan.

“Sudah saya kembalikan Rp 37.750.000 juta ke Jaksa,”ucapnya.

Mendengar itu, Ketua Majelis Hakim, Eduard P Sihaloho didampingi Hakim Anggota, Yon Efri dan Joni Gultom menunda persidangan hingga satu pekan mendatang.

Sebelumnya, dua terdakwa korupsi SPPD Fiktif di DPRD Karimun, Usman Ahmad selaku mantan Sekretaris DPRD Karimun dan Boy Zulfikar sebagai bendahara di dakwaan JPU pasal berlapis melanggar pasal 2 ayat 1 dalam dakwaan primer, dan dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1KUHP.

Dengan kerugian negara keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana laporan hasil pemeriksaan keuangan RI sebesar Rp 1.680.311.643.

Penulis:Roland 

Comments
Loading...