Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pjs Gubernur Kepri Tegaskan, Jabatan Dirut RSUP Bukan Jabatan Politik

Pjs.gubernur Kepri Bahtiar Baharudin Saat memimpin Raopat Koordinasi OPD Kepri.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Singgung polemik pergantian pelaksana tuggas (Plt) Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib (RAT) Tanjungpinang, (Pjs) Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Baharuddin menegasakan jabatan Dirut RSUP-RAT Tanjungpinang bukan merupakan jabatan politik.

Rumah sakit dan tenaga medis didalamnya sebut Bahtiar, harus bebas dari pengaruh Politik, karena sesuai dengan tugas dan fungsi serta misinya merupakan pelayan kemanusiaan dan harus netral.

“Rumah Sakit (RS) ini bukan jabatan Politik, RS adalah pelayanan Sosial, tenaga medis harus netral dan hidupnya melayani manusia,”ujarnya saat melakukan peninjuaan RSUD-RAT Tanjungpinang Provinsi Kepri Kamis (15/10/2020).

Bahtiar mengatakan, sengaja datang ke RS Ahmad Thabib itu untuk melihat dan memastikan pelayanan kesehatan masyarakat pada saat Pandemi COVID-19 dan pelaksanaan Pilkada Kepri berlangsung dan berjalan dengan baik.

Bahtiar bahkan menegaskan, karena jabatan direktur yang dipegang dr.Yusman Edi adalah masih pelaksana tugas, sewaktu-waktu juga bisa dicopotnya. Dan oleh Karena itu, Dia menekankan, agar Plt.Direktur melakukan peningkatan pelayanan dan didukung tenaga medis dan RS harus netral dari urusan Politik.

Pilkada dan Politik tegas Bahtiar, bukan merupkan urusan Rumah Sakit, tugas RS dan insan kemanusiaan didalamnya adalah memberi pelayanan pada masyarakat yang sakit dan membutuhkan.

Ia juga meminta, kepada Plt Dirut RSUP RAT agar tidak terpengaruh dengam suara-suara sumbang yang menyerangnya dan memberi dukungan kepada plt Direktur untuk menyatukan visi memberi pelayanan terbaik pada masyarakat.

“Saya mendukung anda dan siap membela jika benar, Hiraukan suara sumbang itu, tapi harus fokus bekerja saja dan berikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang berobat,”tegasnya.

Sebelumnya, Sekda Kepri TS.Arif Fadillah melakukan penggantiaan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri (RSUP) Raja Ahmad Tabib (RAT) Tanjungpinang dari dr.Elfiani Sandri kepada dr.A Yusmanedi.

Pergantiaan Plt Dirut RSUP-RAT Tanjungpinang ini, tertuang dalam Surat Perintah Pelaksa Tugas (Plt), Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS.Arif Fadillah nomor:820/5524/BPKSDM/SP/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

Pada surat yang mengatas namakan Gubernur Provinsi Kepri itu, TS.Arif Fadilah memerintahkan kepada dr.A.Yusmanedi yang mejabat sebagai Kepala Bidang Penunjang Medik RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepri, terhitung sejak tanggal ditetapkan, disamping sebagai Kepala Bidang Penunjang Medik, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang Provinsi Kepri.

Masa berlaku jabatan Plt.Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepri dikatakan Arif Fadillah, berlaku sampai 12 Januari 2021 atau sampai dengan jabatan definitif dilantik.

Mendagri “Gantung” Rekomendasi Jabatan Dirut RSUP Kepri

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar juga mengatakan, rekomendasi 7 jabatan kePALA opd termasuk direktur RSUp  yang sebelumnya telah mengikuti lelang jabatan atau Open Bidding hingga saat ini masig “Digantung” dan belum dikeluarkan Menteri Dalam negeri. Mengenai penyebab, Bahtiar mengaku belum mengetahui.

“Baru sebagian yang keluar dan telah dilantik sebelumnya, sisanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri belum keluar, kalau sudah keluar saya juga bisa lantik,”ujarnya.

Atas dasar itu, Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD RAT Tanjungpinang hingga saat ini telah 4 kali dilakukan.

Mengenai dugaan Plt Dirut RSUP yang merupakan terperiska dugaan korupsi, Bahtiar menegasakan, mempersilahkan pihak Kepolisian melakukan pengusutan, Namun saat ini pada sejumlah pejabat Rumah Sakit RAT itu diterapakan azas praduga tidak bersalah karena saat dipanggil penyidik baru hanya sebagai terperiksa.

“Silakan Polisi melakukan pengusutan, Tapi pada saat ini sejulah pejabat RS yang dipanggil itu, sifatnya baru hanya terpesiksa, dan kita kedepankan azas praduga tidak bersalah, sebelum ada putusan PN yang Inkrah,”ujarnya.

Penulis:Ismail/Redaksi 

Comments
Loading...