Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
DPRD Lingga
Kab Lingga

Deklarasi Gerakan Netralitas, Juramadi Ingatkan Sanksi ASN Berpolitik

Pjs Bupati Lingga Juramadi Esram.

PRESMEDIA.ID,Lingga- Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar apel bersama dan Deklarasi Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) di Lapangan Kantor Bupati Lingga, Jumat (16/10/2020)

Apel dipimpin langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lingga H.Juramadi Esram bersama seluruh Kepala OPD, Badan, Bagian serta PTT dan THL dilingkungan pemerintah Kabupaten Lingga. Dalam kesempetan itu, seluruh peserta juga membacakan Ikrar dan Penandatanganan Netralitas ASN di lingkungan Pemkab Lingga.

Pjs.Bupati Lingga H.Juramadi Esram mengatakan, pelaksanaan Apel Ikrar Bersama dan Deklarasi Gerakan Netralitas ASN yang dilaksanakan, merupakan komitmen pemerintah kabupaten Lingga dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkda serentak dan merupakan prinsip utama dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Aparatur Sipil Negara wajib melandaskan asas netralitas. Pengejawantahan dari asas tersebut adalah setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh serta beriphak pada kepentingan paslon khususnya pada saat menghadapi situasi politik Pilkada saat ini,”sebut Esram.

Sebegai pelayan publik lanjut Esram, ASN wajib menjaga netralitas yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan diwajibkan menerapkan displin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

“Pada hakikatnya, terhadap diri sendiri, Pegawai Negeri Sipil wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dalam situasi politik dan Pilkada saat ini,”tegasnya.

Selain PNS lanjut Asisten I Provinsi Kepri ini, Tenaga Non PNS juga dilarang melakukan kegiatan politik baik secara perseorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan.

“Selain itu tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik tertentu, sesuai yang tertuang di dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh setiap Tenaga Non PNS di lingkungan Pemkab Lingga,”ujarnya.

Bagi ASN dan Tenaga Non ASN yang melanggar batasan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melarang, Pemerintah tegas Esram, akan menjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan kesalahan, berupa sanksi moral, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Penulis:Aulia

Comments
Loading...