Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Kab Lingga

Pemkab Lingga Tindak Lanjuti, 3 Temuan BPK-RI di LKPD Lingga 2019

DPRD Lingga
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lingga Jumadi.

PRESMEDIA.ID,Lingga- Pemerintah kabupaten Lingga menyatakan, telah menindak lanjuti 3 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap temuan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lingga Jumadi mengatakan, atas temuan dan rekomendasi BPK-RI itu, Pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan tindaklanjut dan perbaikan.

Dalam audit BPK RI kata Jumadi, mengeluarkan tiga rekomendasi, dua rekomendasi telah ditindaklanjuti perbaikan oleh OPD terkait bersama Inspektorat, sementara satu rekomendasi terkait NPHD masih dalam proses.

Adapun rekomendasi BPK RI tersebut lanjut Jumadi, menyatakan, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP), Dinas Kelautan dan Perikanan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan temuan berjumlah Rp10 milar lebih.

Dari temuan ini, jelasnya, pada Dinas PUPRKP tahun anggaran 2019 menganggarkan belanja barang sebesar Rp6.997.699.500,00 dengan realisasi sebesar Rp6.863.388.500,00 meliputi kegiatan yakni, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Rp750.000.000.

Selanjutnya, penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Rp2.625.700.0003 dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Air Minum Rp1.294.999.0004. Pembangunan/peningkatan Insfratruktur Rp2.192.700.000

Jadi, lanjutnya pada Dinas PUPRPKP ini BPK RI mendapat temuan atau rekomendasi pada administrasi, yang mana selain tidak adanya keputusan Bupati atau Keputusan Kadis PU dan penyerahan hibah pada kegiatan itu tidak disertai NPHD dan fakta Integritas.

“Intinya, administrasi hanya dalam bentuk dokumentasi BAST (Berita Acara Serah Terima). Untuk terkait hal ini dinas terkait telah menindaklanjuti dan melakukan perbaikan,”ungkapnya.

Sementara pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2019 Pemkab Lingga menganggarkan sebesar Rp3.594.676.000,00 pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya bantuan pada bidang perikanan dengan realisasi kegiatan Belanja Barang dan Belanja Bahan Baku Alat Perikanan.

Untuk Belanja Barang telah dilengkapi namun pada Belanja Bahan Baku Alat Perikanan yang diserahkan kepada masyarakat tidak dilengkapi dengan NPHD dan Pakta Integritas, pada penyerahan hanya didokumentasikan di dalam Berita Acara Serah Terima saja.

“Temuan pada Dinas Perikanan ini juga menyangkut kelengkapan NPHD dan Pakta Integritas penyerahannya. Dan dalam BAST (Berita Acara Serah Terima) hanya didokumentasikan saja. Ini juga sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK,”kata Jumadi

Terhadap sejumlah temuan itu, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merekomendasikan Bupati Lingga agar memerintahkan Kepala Dinas PUPRPKP dan Dinas Perikanan untuk, Menyusun anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga secara cermat.

Kemudian yang ke 2, BPK-RI memerintahkan PPTK dan pengurus barang terkait membuat administrasi pendukung yang diserahkan dan ke tiga, menetapkan pejabat dalam penyelesaian administrasi NPHD

“Secara garis besar seluruh temuan ini adalah kesalahan administrasi dan Alhamdulillah, rekomandasi yang dikelurakan oleh BPK RI terkait temuan itu sudah ditindaklanjuti oleh OPD terkait bersama dengan inspektorat. Temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK terkait dengan administrasi. Tentunya kita juga komitmen dan serius dalam tindak lanjutnya,”kata Jumadi

Atas nama pimpinan daerah Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lingga Jumadi berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah dapat untuk lebih teliti dalam pelaporan agar tidak terjadi temuan/rekomendasi ditahun yang akan datang.

Sebab lanjutnya, ditahun-tahun sebelumnya Pemkab Lingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut yang penilaian itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. 

Namun demikian menurut Jumadi mendapat opini terbaik bukan berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersih dari cacatan, namun BPK RI terkait temuan akan mengeluarkan rekomandasi yang selanjutnya untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Penulis:Aulia 

Comments
Loading...