Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Penyidik Yang “Mengendapkan” Kasus Perkara Bisa Dipraperadilkan ke Pengadilan

Koordinator MAKI dan LP3H-RI Jakarta, Bonyamin

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-
Koordinator Masyarakat Anti korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin mengatakan, Masyarakat, Ormas dan organisasi, biasa menggugat Praperadilan, Penyidik yang menghentikan, “mengendapkan” dan tidak segera melimpahkan berkas Kasus pidana dengan alasan yang tidak prosedur ke Pengadilan.

Masyarakat sebagai subjeck Hukum, lanjut Boyamin harus lebih cerdas dan memahami saluran hukum yang dapat ditempuh terhadap aparatur penegak hukum, yang memperlambat, tidak memproses, serta meng SP3 kasus yang dilaporkan dengan dalih masih dalam penyelidikan.

Hal itu, kata Boyamin sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi perkara nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dimana Pemohonnya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Dalam putusan MK ini, frasa “pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Sepanjang tidak dimaknai, termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”; Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.

Atas dalil ini, maka masyarakat, Lembaga sosial masyarakat atau organisasi memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan.(Presmed2)

Comments
Loading...