Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Provinsi Kepri Ploting 5 Skala Prioritas Pembangunan di Perobahan APBD 2020

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak Bersama jajaran Unsur Pimpinan DPRD Kepri saat melaksanakan sidang Paripurna di DPRD Kepri.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Serahkan Ranperda dan nota Keuangan Perobahan APBD 2020, Pemerintah Provinsi Kepri menetapkan tema Pembangunan Perobahan APBD 2020 Provinsi Kepri, “Peningkatan kwalitas SDM dan Ekonomi keberlanjutan infrsturkut serta Pengembangan pusat kebudayaan Melayu Kepri”.

Dengan alokasi besaran Perobahan APBD 2020 Rp 3,929 Triliun, Pemerintah Provinsi Kepri menetapkan 5 skala prioritas pembangunan Perobahan APBD.

Ke lima prioritas Pembangunan itu meliputi, Peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehtan. Pengembangan ekonomi kerakyatan, Pengembangan pusat Budaya Melayu, Pengembangan infrastruktur wilayah, dan Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Hal itu dikatakan Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharuddin saat menyerahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Perubahan Kepri 2020 dan nota keuangan Perobahan APBD 2020 Kepri ke DPRD Kepri Senin (19/10/2020).

Penyerahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Kepri dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan Kepri 2019 di Ruang Rapat Utama Balairung Raja Khalid Kantor DPRD, Pulau Dompak.

Kepada DPRD Kepri, Bahtiar mengucapkan terimakasih atas berbagai masukan yang diberikan pada KUPA-PPAS APBD Perubahan 2020 yang telah disepakati. Sehingga, ranperda dan nota keuangan APBD Perubahan dapat diusulkan dengan segera dan diselesaikan tepat waktu.

“Walaupun kita tahu saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dimana terjadi penyusutan pembiayaan akibat recofusing demi penanganan COVID-19,”ungkap Bahtiar.

Berdasarkan nota keuangan tersebut APBD Perubahan 2020 berkurang sebesar Rp 28 miliar, dari jumlah sebelumnya Rp 3,957 triliun menjadi Rp 3,929 Triliun.

Untuk total pendapatan daerah yang semulanya diproyeksikan Rp3,882 triliun berkurang menjadi Rp3,523 triliun atau turun sebesar Rp 358,8 miliar dari proyeksi sebelumnya.

Sementara itu, pendapatan daerah yang terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semulanya ditargetkan Rp 1,3 triliun berkurang sebesar Rp 123 miliar, maka menjadi Rp 1,165 triliun.

Kemudian, dana perimbangan yang sebelumnya ditargetkan Rp 2,529 triliun, juga mengalami pengurangan Rp 217,7 miliar, maka menjadi Rp 2,321 triliun. Sedangkan, pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan Rp 39,9 miliar berkurang Rp 3,7 miliar, maka menjadi Rp 36,2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan yang berasal dari silpa yang sebelumnya diperoyeksikan Rp 75 miliar. Setelah diaudit BPK naik menjadi Rp 405 miliar.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, dengan penyampaian Ranperda dan nota keuangan dari pemerintah provinsi Kepri itu, Maka, selanjutnya paripurna DPRD Kepri akan dilanjutkan dengan pandangan masing-masing fraksi terhadap ranperda tersebut.

“Diharapakan seluruh fraksi DPRD Kepri segera membahas dan menyiapkan pandangan umumnya pada paripurna mendatang,”ujar Jumaga.

Penulis:Ismail

Comments
Loading...