Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

DPRD Kepri Ngotot Minta Detail Dokumen Perubahan APBD-COVID 2020

Sejumlah Anggota DPRD Kepri Alpas saat Paripurna Penyampaian Ranperda dan Nota keuangan Perobahan APBD 2020 Kepri.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Paripurna penyampaian Ranperda dan Nota keuangan Perobahan APBD 2020 Kepri di DPRD ditandai interupsi anggota Dewan atas perbedaan angka besaran anggaran belanja pada KUA-PPAS yang telah disepakati dibandingkan di Ranperda serta Nota keuangan Perobahan APBD 2020.

Anggota DPRD Kepri Lis Darmansyah mengatakan, ada perbedaan data antara KUA-PPAS dengan Ranperda dan Nota keuangan pda Perobahan APBD yang diasampaikan Pemerintah.

Atas dasar itu, Lis Darmansyah meminta agar pemerintah memberi detail dokumen anggaran Perobahan APBD 2020 yang disampaikan, demikian juga laporan realisasi kegiatan anggaran semester II APBD 2020 murni.

“Pertanyaan kami atas penyerahan Ranperda ini, apakah sudah dicocokan jumlah angka dengan yang ditetapkan, Karena kalau tidak ada kecocokan, DPRD nantinya akan sulit untuk memberika pandangan fraksi,”ujar Lisdarmanyah, Senin (19/10/2020).

Bahkan, Anggota DPRD dari partai Gokar Raja Bahtiar ngotot meminta dokumen nota keuangan Ranperda perobahan APBD 2020 itu, agar diberi ke seluruh anggota DPRD, dan jika hal tersebut belum diberikan, dia mengancam DPRD tidak akan mau membahas perobahan APBD 2020 Kepri itu.

“Ranperda Perobahan APBD ini harus dilengkapi dengan Dokumen pendukung Nota keuangan dan harus diserahkan ke anggota DPRD satu persatu. Jika itu belum ada, DPRD tidak akan mau membahas Perobahan APBD-P ini,”ujarnya.

Ingin tau “Proyeknya” Dihapus atau Tidak

Niat bulus anggota DPRD Kepri yang ingin meminta detail Ranperda Perobahan APBD 2020 itu ternyata bukan tanpa maksud. Diluar parlemen, terdengar sejumlah keluhan anggota DPRD Kepri terhadap sejumlah proyek kegiatan yang sebelumnya sudah “Dikemplang” di dalam APBD 2020 murni, dihapus dan direffocusing Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Kepri untuk penanganan pandemi COVID-19.

Akibatnya, fee proyek yang sebelumnya sudah “diangan-angan” oknum anggota DPRD akan peroleh dari kegiatan yang sudah di ploting atas nama kebutuhan masyarakat itu, “RONTOK” dan terancam tidak akan didapat.

Anggota DPRD Kepri lainya, juga mengeluhakan adanya penghapusan alokasi anggaran pada proyek kegitan yang sebelumnya sudah dialokasikan tersebut. Bahkan sebagian megatakan, jika Perobahan APBD 2020 iu belum jelas pihaknya malas untuk melakukan pembahasan.

Menanggapi protes anggota DPRD Kepri ini, Pejabat sementara gubernur provinsi Kepri Bahtiar mengatakan, wajar-wajar saja dan pemerintah mengharagi DPRD dalam memberikan pendapat.

Dan memang, kata Bahtiar, Rancangan Perobahan APBD 2020 itu dokumenya baru disampaikan secara resmi diserahkan dalam paripurba yang baru dilaksaanakan setelah kesepakatan KUA-PPAS.

Dan atas hal itu, Bahtiar juga memastikan, setelah penyerahan Ranperda dan Nota keuangan itu, Tim TAPD pemerintah diminta untuk segera menyerahkan dokumen detail Ranperda dan Nota Keuangan Perobahan APBD 2020 itu.

APBD Kepri Jadi APBD COVID

Bahtiar juga mengatakan, performa APBD tahun ini dari semula diprediksi normal berobah menjadi APBD COVID-19. Hal itu berkaitan dengan apa yang direncanakan pada APBD murni 2020 sebelumnya, tiba-tiba karena Pandemi Covid-19 mengakibatkan perobaha program dan kegiatan di APBD. Seluruhnya kegiatan APBD diselaraskan untuk pencegahan, penanganan dan perbaikan sektor pembangunan, ekonomi disaat Pandemi COVID-19 saat ini sedang melanda.

“Dampaknya, mengakibatkan terjadinya pergeseran pembiayaan disemua lini dan OPD serta instansi lainya. Hal itu dilakukan demi untuk mengatasi Pandemi, dan itu dilakukan mulai dari ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Dengan alokasi besaran Perobahan APBD 2020 Rp 3,929 Triliun, Pemerintah Provinsi Kepri menetapkan 5 skala prioritas pembangunan di perobahan APBD 2020.

Ke lima prioritas Pembangunan itu meliputi, Peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehtan. Pengembangan ekonomi kerakyatan, Pengembangan pusat Budaya Melayu, Pengembangan infrastruktur wilayah, dan Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Adapun proyeksi besaran Perobahan APBD 2020 berkurang sebesar Rp 28 miliar dari jumlah APBD murni 2020 sebelumnya Rp 3,957 triliun menjadi Rp 3,929 Triliun.

Untuk total pendapatan daerah yang semulanya diproyeksikan Rp3,882 triliun berkurang menjadi Rp3,523 triliun atau turun sebesar Rp 358,8 miliar dari proyeksi sebelumnya.

Sementara itu, pendapatan daerah yang terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semulanya ditargetkan Rp 1,3 triliun berkurang sebesar Rp 123 miliar, maka menjadi Rp 1,165 triliun.

Kemudian, dana perimbangan yang sebelumnya ditargetkan Rp 2,529 triliun, juga mengalami pengurangan Rp 217,7 miliar, maka menjadi Rp 2,321 triliun. Sedangkan, pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan Rp 39,9 miliar berkurang Rp 3,7 miliar, maka menjadi Rp 36,2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan yang berasal dari silpa yang sebelumnya diperoyeksikan Rp 75 miliar. Setelah diaudit BPK naik menjadi Rp 405 miliar.

Penulis:Redaksi 

Comments
Loading...