Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Sesuai PP, Mendagri Tetap SK-kan dan Lantik Caleg Tersanga Korupsi Di Daerah

Plt.Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik (Ist)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan tetap meresmikan dan menetapkan (Melantik) Calon legislatif tersangka korupsi hasil Pemilu 2019 menjadi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di Indonesia.

Hal itu merujuk pada surat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian dalam negeri Nomor161/3322/OTDA tentang Usulan Peresmian anggota DPRD Hasil Pemilu tahun 2019 yang ditandatangani Plt.Dirjen otda Kemenerian dalam negeri Akhmal Malik pada 21 Juni 2019.

Dalam Point 2 huruf d surat Dirjen Otda yang ditujukan pada ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di Indonesia itu, dikatakan, Apabila dalam Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji ada anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota masa jabatan 2019-2014, terdapat permasalahan hukum dalam status sebagai Tersangka Terdakwa atau terpidana.

“Maka pelaksanaanya mengikuti ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota,”ujar (Plt.) Dirjen otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam suratnya.

Merujuk pada pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota† yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2018 Ayat (1) menyatakan, “Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.

Ayat (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai
Anggota DPRD.

Ayat (3) dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

PP 12 bertolak belakang dengan Peraturan KPU†

Aneh-nya PP 12 tahun 2018 ini, bertolak belakang dengan Peraturan KPU-RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon terpilih dalam pemilihan Umum.

Dalam PKPU nomor 5 tahun 2019, KPU RI justeru meminta setiap KPU Provinsi dan Kabupaten/kota, untuk mengajukan penundaan Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon terpilih dalam pemilihan Umum caleg yang jadi tersangka, terdakwa dan terpidna korupsi.

Dalam pasal 33 ayat 3 PKPU ini dikatakan, dalam hal terdapat Calon terpilih anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Provinsi menyampaikan usulan Penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalaui gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Provinsi Kepri Sri Wati mengatakan, tetap mengajukan permohonan penundaan Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon terpilih dalam pemilihan Umum caleg yang jadi tersangka Korupsi.

“Sesuai denbgan PKPU itu, kami tetap ajukan penundaan penetapan, pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon terpilih dalam pemilihan Umum caleg yang jadi tersangka Korupsi ke Menteri dalam negeri melalui Gubernur,”ujarnya pada Kamis,(29/8/2019).

Mengenai akan ditetapakan atau tidak, sambung Sri, sepenuhnya menjadi kewenangan Kementeria dalam negeri. Selain itu, Sri juga mengatakan, permohonan dokumen pendukung penetapan dua Caleg terpilih hasil pemilu DPRD Kepri, ke Kejaksaan Tinggi Kepri, Juga sudah diakukan melalui surat KPU Kepri.

“Tapi sampai saat ini, Kejaksaan tinggi Kepri juga belum membalas surat yang kami ajukan untuk meminta dokumen pendukung penetapan dua caleg terpilih di Kepri yang menjadi tersangka korupsi tersebut,”ujarnya.(Presmed2)

Comments
Loading...