Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Ingatkan Netralitas ASN dan Penyelenggara, Mendagri Minta KPK dan Polri Usut Politik Transaksional di Pilkada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020.

PRESMEDIA.ID, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak penyelenggara Pemilukada agar netral dalam pelaksanaan Pilkada serenatak 2020.

Hal itu dikatakan Mendagri dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, yang dihadiri Ketua KPK RI, Ketua Bawaslu RI dan Plh.Ketua KPU-RI yang dilaksanakan secara langsung dan virtual (zoom), dan diikuti Deputi Bidang Pencegahan, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Direktur Gratifikasi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarkan Pilkada Serentak tahun 2020, Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah seluruh Indonesia, Selasa (20/10/2020).

Mendagri juga mengatakan, sifat netral ASN, salah satunya dengan tidak melakukan mutasi ASN sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) Pilkada sebelum enam bulan penetapan pasangan calon (Paslon), Kecuali, atas dasar persetujuan Menteri dengan tiga pengecualian, pertama apabila jabatan itu memang kosong (daerah tidak ada pejabat yang memimpin), kedua pejabatnya sedang dalam proses hukum atau ditahan oleh aparat penegak hukum, dan ketiga, kalau pejabat di daerahnya wafat.

“Kemarin di kabupaten Ogan Ilir ada yang melakukan, sehingga akhirnya diskualifikasi. Ada dugaan demikian sehingga temuan Bawaslu kemudian di follow up oleh KPU,”ujarnya.

Pihak penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu juga diharapakan Tito, dapat berfungsi sebagai wasit yang netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

“Wasit yang Netral sangat menentukan, kalau wasit netral, wasitnya baik, maka akan dihormati dan disegani. Tetapi kalau seandainya berpikirnya kapan lagi lima tahun sekali, maka itu akan menjadi awal permasalahan di daerah itu dan awal ketidakpercayaan,” ungkapnya.

Mendagri menegaskan, tidak ingin ada pihak-pihak yang sengaja memasang orang di KPU dan meminta agar KPU daerah bertanggung jawab dan betul-betul menunjukan netralitas.

“Karena, hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh paslon-paslon,”imbuhnya.

Selain itu, Mendagri juga mewanti-wanti, pesta demokrasi yang dilaksanakan saat ini, menjadi pesta yang transaksional, hingga peran dan integritas KPU dan Bawaslu sangat diperlukan.

Kepada penegak Hukum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mendagri juga meminta untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran dan kejahatan transaksional untuk memperoleh kemenangan di Pilkada.

“Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, kalau ada oknum yang berbuat demikian agar di tindak tegas. Untuk memberikan contoh kepada yang lain, memberikan efek deteren kepada yang lain,”tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengimbau agar paslon dan partai pendukung dapat berkompetisi secara sehat, dengan ketentuan siap menang dan siap kalah.

“Jangan siap menang dan tidak siap kalah, karena pasti ada yang menang dan ada yang kalah tapi kompetisinya harus sehat maka gunakan cara-cara yang sehat juga,”ujarnya.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...