Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Beralasan Tidak Memiliki Kewajiban, Kajati Kepri Keberatan Beri Surat Penetapan Tersangka Korupsi Caleg DPRD Kepri ke KPU

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepri Ali Rahim Lubis SH (Presmed)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Kejaksaan Tinggi Kepri berkeberatan memberi dokument penetapan tersangka korupsi, dua Caleg terpilih DPRD Kepri ke KPU. Kepala kejaksaan tinggi Kepri Edi Birton melalui Kepala Seksi penerangan hukum Kajati, Ali Rahim Hasibuan mengatakan, Tidak ada kewajiban Kejaksaan Tinggi Kepri memberi dokumen penetapan tersangka Ilyas Sabli dan Hadi Candar ke KPU sebagai mana yang dimohonkan melalui surat.

“Bukan tidak mau, tapi Kejaksaan Tinggi Kepri tidak ada hak atau kewajiban untuk membalas dan memberi dokumen sebagai mana yang dimohonkan KPU Kepri melalui suratnya,”ujar Ali Rahim pada PRESMEDIA.ID Kamis,(29/8/2019).

Selain itu lanjut Ali Rahim, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan calon terpilih dalam pemilihan Umum 2019, sepenuhnya merupakan ranahnya KPU dan tidak ada kaitanya dengan Kejaksaan Tinggi Kepri.

Ali Rahim juga membantah, tudingan sejumlah pihak, yang dalam hal ini, seolah  “Membela” dua caleg terpilih tersangka korupsi tunjangan perumahan DPRD 2011-2015 Natuna yang ditetapakan Kejaksaan Tinggi Kepri 2 tahun lalu itu sebagai tersangka, dengan tidak memberi dokumen penetapan tersangka ke duanya ke KPU, agar tetap dilantik sebagai anggota DPRD Kepri. Selain itu, dia juga menunjukan, surat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian dalam negeri Nomor161/3322/OTDA tentang Usulan Peresmian anggota DPRD Hasil Pemilu tahun 2019 yang ditandatangani Plt.Dirjen otda Kemenerian dalam negeri.

“Kejaksaa tidak ada membela tersangka korupsi untuk dilantik menjadi anggota DPRD,”bantah-nya.

Tetapi lanjut Ali, sesuai dengan surat Dirjen Otda, khsusnya Point 2 huruf d surat dirjen Otda yang ditujukan pada ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di Indonesia juga menyatakan, “Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji ada anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota masa jabatan 2019-2014 terdapat permasalahan hukum dalam status sebagai Tersangka, Terdakwa atau terpidana. Maka pelaksanaanya mengikuti ketentuian sebagai mana diatur dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota.

“Dan atas Surat dan PP ini, Kejaksaan tinggi Kepri tidak memiliki kewajiban untuk memberi dan membalas surat dari KPU,”sebutnya.

Selain itu, sambung dia lagi, Penetapan tersangka Ilyas Sabli dan Hadi Candra juga sudah dilakukan Kejaksaan tinggi Kepri sejak 2 tahun lalu dan sebelum keduanya mencalonkan diri. Tetapi, megapa KPU Kepri meloloskan pencalonanya sebagai calon anggota legislatif pada saat pendaftaran.

“Kemarin waktu pendaftaran mereka yang meloloskan, saat sekarang mau melantik kok minta dokumen ke Kejaksaan. Artinya, hal itu merupakan ranah KPU, dan mengapa tidak didiskwalifikasi saat mencalonkan diri,”sebutnya bertanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri mengajukan penundaan pelantikan 2 calon tetap anggota DPRD Kepri hasil Pemilu 2019, karena berstatus sebagai tersangka Korupsi. Dua nama calon tetap DPRD Kepri Periode 2019-2014 itu adalah Ilyas Sabli dari Partai Nasdem dan Hadi Candra dari Parti Golkar Daerah pemilihan (Dapil) 7 Provinsi Kepri, Natuna dan Anambas. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan KPU-RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon terpilih dalam pemilihan Umum.

“Dalam pasal 33 ayat 3 dikatakan,”Dalam hal terdapat Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi yang ditetapakan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Provinsi menyampaikan usulan Penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalaui gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” demikian bunyi pasalnya,”ujar Arison pada PRESMEDIA.ID,Kamis,(22/8/2019).

Ketua KPU Provinsi Kepri Sri Wati mengatakan, pengajukan permohonan penundaan Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan penetapan Calon terpilih dua legislatif DPRD Kepri hasil Pemilu 2019 yang jadi tersangka korupsi itu tetap diajukan Kementeri dalam Negeri melalui gubernur.

“Sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2019 itu, kami tetap ajukan penundaan penetapan, pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon terpilih dalam pemilihan Umum caleg yang jadi tersangka Korupsi ke Menteri dalam negeri melalui Gubernur,”ujarnya pada Kamis,(29/8/2019).

Mengenai akan ditetapakan atau tidak, sambung Sri, sepenuhnya menjadi kewenangan Kementeria dalam negeri. Sri juga mengatakan, permohonan dokumen pendukung penetapan dua Caleg terpilih hasil pemilu DPRD Kepri ke Kejaksaan Tinggi Kepri juga sudah diajukan melalui surat KPU Kepri.

“Tapi sampai saat ini, Kejaksaan tinggi Kepri juga belum membalas surat yang kami ajukan untuk meminta dokumen pendukung penetapan dua caleg terpilih di Kepri yang menjadi tersangka korupsi tersebut,”ujarnya.(Presmed2)

Comments
Loading...