Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kanwil Kemenkumham Kepri Masuk 10 Besar Usulan WBK Dan WBBM

Kakanwil Kemenkumham Kepri, Agus Widjaja saat menerima Dokumen usulan WBK) dan WBBM dari Irjen Kementerian Hukum dan HAM RI Komjen Pol.Andap Budhi Revianto.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham HAM) Provinsi Kepulauan Riau, masuk peringkat 10 besar usulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari 467 satuan unit kerja kementeriaan Hukum dan HAM di Indonesia.

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Komjen Pol.Andap Budhi Revianto mengatakan, penetapan Kantor Unit Kerja Kementeriaan Hukum dan HAM sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dilaksanakan sebagai Optimalisasi Pengawasan di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM dengan selogan “PASTI” (Profesional,Akuntabel,Sinergi, Transparan, Inovatif).

Andap mengataka 7 fokus utama yang merupakan arahan menteri ke Inspektur Jenderal adalah, terobosan kreatif dalam mengatasi tantangan peningkatan moralitas dan etika pegawai, peningkatan pengawasan pelayanan publik, administrasi keuangan serta disiplin pegawai (zero mistake).

“Program ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatakan indeks integritas hingga menjadi lebih baik,”kata Andap dalam kunjungan kerja di Kanwil Kemenkumham Kepri,Kamis (22/10/2020).

Melalui Program yang diusung, disetiap unit kerja Kementeriaan Hukum dan HAM tidak akan ada lagi ruang KKN, APIP sebagai “role model” integritas yang harus benar-benar dijaga sebagai quality Assurance deteksi dini penyimpangan (early warning system), dalam mengantisipasi fraud berbagai penyimpangan.

Dalam membangun sistem pengawasan Holistok Komprehensif dan Integral (HOKI) katanya, Pengawasan internal sangat perlu dilakukan yang dibarengi dengan pengawasan eskternal.

“Oleh karena itu, Mari kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan termasuk mengingatkan kepada diri sendiri,”ujarnya.

Peran strategis Inspektorat Jenderal, lanjutnya dirangkum dalam model 4-CO yaitu, Consultative Role, Compliance Role, Coordinate Role, Corrective Role.

Kepada Kepala unit lembaga, Kanwul, Lapasa, Rutan dan lainya, Andap juga menekanakan, agar terus meningkatakan 5 aspek dalam mencapai target kinerja, diantaranya Indeks Integritas, Indeks RB, penyelesaian pengaduan pelanggaran Kode Etik, Indeks Pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat, dan jangan gampang berpuas diri atas apa yang telah di capai saat ini.

“Kita harus terus berbenah diri menuju pelayanan publik prima, terus saling mengingatkan tentang kebaikan, jangan mengulang kesalahan yang sama, lakukan perencanaan yang baik, karena hal yang menjadi kebiasaan kita adalah berawal dari pembiaran pelanggaran yang kecil sehingga menjadi pelanggaran yang besar,”pesannya.

Andap juga menyatakan, sangat mengapresiasi kinerja Kanwil Hukum dan HAM provinsi Kepri, yang berhasil masuk kedalam peringkat 10 besar satker yang lolos usulan WBK/WBBM ke TPN. Ia mengharapkan satker-satker dilingkungan kanwil Kepri akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap target capaian satker WBK/WBBM oleh Menkumham.

“Sebanyak 70 persen dari keseluruhan Satker yang diusulkan ke TPN akan mampu meraih predikat WBK/WBBM yang mana ini berarti 467 usulan satker saat ini minimal 327 satker mampu meraih predikat tersebut,”ucapnya.

Kegiatan ini dihadiri Kakanwil Kemenkumham Kepri, Agus Widjaja, para Pimpinan Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi serta para pejabat Pengawas dan Administrator di lingkungan Kanwil Kepulauan Riau.

Penulis:Roland

Comments
Loading...