Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Revisi Perpres RKSN di BBK Kepri, Kementerian Agraria Lakukan Konsultasi Publik di Batam

Revisi Perpres RKSN Di BBK Kepri
Revisi Perpres RKSN Di BBK Kepri

PRESMEDIA.ID, Batam- Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 tahun 2011 tentang Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (RKSN) di Batam, Bintan dan Karimun provinsi Kepri
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN, menggelar konsultasi Publik di Harris Hotel Batam, Kamis (29/8/2019) kemarin.

Kegiatan ini, dihadiri oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN, wali kota Batam, Tanjungpinang, Bibtan dan Karimun, serta Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau mewakili Plt.Gubernur.

Dirjen Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Abdul Kamarzuki menjelaskan, Perpres Nomor 87 tahun 2011 memang harus segera dievaluasi dan direvisi dengan menyesuaikan perkembangan investasi daerah yang terus mengalami perubahan.

Menurutnya, tata ruang merupakan pintu investasi yang sangat baik. Hal ini bertujuan untuk keterjaminan pelaksanaan dalam operasional agar dapat berdampak baik bagi masyakarakat.

“Saya mengapresiasi kepala daerah yang patuh dengan tata ruang. Apabila ada masalah jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi,”ujar Abdul Kamarzuki.

Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Naharudin, yang mewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan bahwa pola penataan ruang harus dilaksanakan secara hirarkis dan saling bersinergi.

“Untuk itu perlu kerjasama bagi kita semua agar penaataan ruang dapat berjalan dengan baik dengan konsep sesuai dengan arahan Perpres nomor 87 tahun 2011 tentang Penataan Ruang,”ujar Naharudin.

Sementara itu, Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S. IP dalam kajian dan usulannya menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyesuaikan pembangunan dengan mematuhi tata ruang. Hal ini menurut Rahma dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 tahun 2018 terkait Rencana Dasar Tata Ruang.

Rahma berharap dengan adanya revisi Perpres nomor 87 tahun 2011, Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat memiliki Badan Kawasan sendiri karwna menurutnya, saat ini, Tanjungpinang masih bergabung dengan Badan Kawasan Bintan.

“Untuk itu kami berharap dalam revisi Perpres tersebut dapat melahirkan Badan Kawasan Kota Tanjungpinang agar perkembangan investasi di Tanjungpinang dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemudahan kepada investor yang akan masuk ke Tanjungpinang,”ujar Rahma.

Sejauh ini Tanjungpinang hanya memiliki 2 wilayah FTZ yaitu Dompak dan Senggarang. Dalam kesempatan ini, Rahma juga meminta agar kebijakan FTZ dapat diterapkan secara menyeluruh. (Presmed6).

Comments
Loading...