Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Diduga Langgar Etik, 5 Anggota Bawaslu Kepri Terancam Sanksi

Pemeriksaan Anggota Bawaslu Kepri Atas dugaan Pelanggaran Etik oleh DKPP (Dok- DKPP)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Diduga langgar etik, 5 anggota Bawaslu Kepri terancam sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena tidak menindak lanjuti laporan dugaan Money Politik oknum anggota DPRD Kepri di Batam.  Sidang dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap 5 komisioner Bawaslu Kepri itu, juga telah dilaksanakan DKPP atas perkara Nomor 214-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (27/8/2019) kemarin.

Pemeriksaan 5 Komisioner Bawaslu Kepri, dilakukan Majelis DKPP pusat dan daerah yang dipimpin anggota DKPP Dr.Ida Budhiati selaku Ketua majelis bersama Rahmat Bagja serta Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kepulauan Riau sebagai Anggota majelis, yaitu Sumiyanti (unsur masyarakat) dan Widiono Agung (unsur KPU).

Anggota KPU Kepri Widiyono Agung sebagai anggota Majelis DKPP daerah dari unsur KPU mengatakan, sidang pemeriksaan etik terhadap 5 anggota Bawau Kepri dilakukan 4 majelis dari pusat dan daerah dan dihadiri 5 anggota Bawaslu Kepri sebagai teradu. Pemeriksaan dilakukan atas Laporan warga Syamsul Rizal, atas dugaan money politik calon anggota DPRD Kepri, yang diduga tidak ditindak lanjuti Bawaslu Kepri.

“Dari pemeriksaan DKPP, baik terhadap pelapor dan terlapor, DKPP telah melakukan Pemeriksaan pada sejumlah saksi, serta barang bukti,”ujarnya Widiyanto Agung.

Saat ini tinggal lanjutnya, masing-masing majelis tinggal membuat resume hasil pemeriksaan yang nantinya menjadi hasil keputusan apakah tindakan yang dilakukan Bawaslu Kepri merupakan pelanggaran Etik atau tidak.

Sebelumnya, dugaan politik uang oknum anggota DPRD Kepri ini, dilaporkan pemohon ke Bawaslu Kepri atas alat bukti rekaman Vodeo. Dalam Video tersebut oknum calon anggota Dewan dari Nasdem, Wiria Silalahi terlihat sedang memberikan duit dari jawaban quis yang dilakukan kepada konstituenya.

Pada Video tersebut, awalnya Wiria mengatakan pada konstituenya, Dia ada quis, dan bagi yang dapat menjawab, akan diberi uang 50 ribu, pada saat mengajukan quis dan memberikan duit, Wuria juga menegaskan “Tahu nama saya,” setekah diaebut konstrktuenya, kembali ditegaskan, “Kurang lengkap, yang lengkap”katanya lalu disebut konstituenya, sebelum akhirnya diberi imbalan hadiah berupa duit.

Berdasarkan video itu, lalu Syamsul Rizal melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Namun dengan dugaan permainan di Bawaslu, laporan Syamsul Rizal tidak ditindak lanjut secara tertulis, yang mengakibatkan kasus dugaan money Politik oknum calon anggota DPRD Kepri itu tidak dapat diproses lanjut.

Atas hal itu Syamsul Rizal mengadukan 5 komisioner Bawaslu Kepri. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kepulauan Riau, yaitu Muhammad Sjahri Papene, Said Abdullah Dahlawi, Rosnawati, Idris dan Indrawan Susilo Prabowoadi.

Dikutip dari situs dkpp.go.id, sidang DKPP yang dilaksanakan di Tanjungpinang, Syamsul Rizal diwakili oleh Suherman selaku kuasa khusus mengungkapkan, para Teradu diadukan karena telah mengabaikan atau tidak menanggapi beberapa surat yang dikirim oleh Syamsul Rizal.

Menurut Suherman, hal ini berawal dari surat yang dikirim Syamsul Rizal pada 25 April 2019 terkait dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu Caleg DPRD Provinsi Kepri Dapil IV.

Bawaslu Provinsi Kepri, kata Suherman, masih menindaklanjuti laporan ini dengan mekanisme temuan yang diketahui bernomor 001/TM/PL/Prov/10.00/V/2019. Tak berhenti di situ, Syamsul Rizal masih mengirim surat sebanyak tiga kali kepada Bawaslu Provinsi Kepri, yaitu pada 2, 7 dan 13 Mei 2019. Dua surat itu berisi tambahan informasi berupa keterangan saksi dan bukti tentang perkara yang sama.

“Pengadu pernah menghubungi salah seorang staf Bawaslu Provinsi Kepri atas nama Dika Wijaya Putra untuk menanyakan kenapa Pengadu tidak pernah diundang untuk memeberikan keterangan,”ungkap Suherman.

“Sampai saat ini, Pengadu tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan money politic tersebut,”imbuhnya.

Dalil di atas pun dibantah oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Muhammad Sjahri Papene yang menjadi Teradu I dalam perkara ini.
Menurut Sjahri, tiga surat yang dikirim Syamsul Rizal pada Mei 2019 hanyalah penambahan bukti dan informasi saja. Hal itu, katanya, bukanlah sesuatu hal yang perlu ditanggapi dengan surat.

Terkait nihilnya pemanggilan terhadap Pengadu oleh pihak Bawaslu Provinsi Kepri tambahnya, hal ini dikarenakan laporan yang disampaikannya tidak dapat diregister lantaran tidak memenuhi syarat materiil.

“Selain itu, Pelapor dalam hal ini sebagai Pengadu tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung peristiwa yang dilaporkan melainkan mendengar dari keterangan pihak lain (testimonium de auditu),”ungkap Sjahri.(Presmed2)

Comments
Loading...