Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

UMK Bintan Diusulkan Rp 3,7 Juta, Kalau Tak Diakomodir, Buruh Ancam Demo

Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bintan, Andi Sihaloho.

PRESMEDIA.ID,Bintan- Seluruh serikat pekerja di Kabupaten Bintan menyetujui penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2021 sebesar Rp 3.772.457 atau mengalami kenakan Rp.123 ribu dari UMK sebelumnya Rp 3.648.714.

Usulan kenaikan UMK itu, kata Buruh didasari dari angka yang diperoleh setelah adanya perbandingan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) antara 2019 dengan 2020.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bintan, Andi Sihaloho, mengatakan serikat meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bintan untuk mengabulkan usulan kenaikan UMK 2021 itu.

“Kalau dilihat terdampak akibat pandemi covid-19, semuanya juga terdampak. Namun kenaikan UMK tetap harus dilakukan agar daya beli masyarakat khususnya buruh terjaga dan juga berefek domino kepada usaha-usaha kecil,” ujar AndiJumat (6/11/2020).

Baca Juga

Pemerintah lanjutnya, hendaknya jangan terlalu kaku dengan adanya Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Nomor M/11/HK.04/2020. Tetapi tetap mengikuti aturan yang telah menjadi acuan selama ini yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

Dalam PP tersebut, UMK ditetapkan bedasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya di Jakarta, mereka masih mengacu pada aturan tersebut sehingga menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

“Pemerintah tidak boleh takut menaikan UMK dengan dalil SE Menaker. Perlu diingat, SE ini bertentangan dengan dasar hukum diatasnya. Baik dengan undang-undang maupun PP. Sekarang mana yang tinggi SE atau PP,” jelasnya.

Sebenarnya kewenangan upah itu berada ditangan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK). Jadi cukup melalui DPK, usulan-usulan upah dari para serikat direkomendasikan dengan mengerucut satu angka.

Namun kenyataannya DPK tidak berfungsi. Karena masih memberikan dua pilihan kepada bupati. Yaitu naik atau tidak. Padahal bupati tidak mengetahui kondisi buruh saat ini bahkan status bupati sekarang bukan defintif melainkan pejabat sementara (Pjs).

“Ini yang sangat kita sesalkan sekarang. Dewan pengupahan tidak berfungsi DNA hanya bisa merekomendasikan surat edaran menteri. Kalau mau tetap ikuti surat edaran untuk apa ada DPK saat ini,” katanya.

Apabila UMK 2021 tidak mengalami kenaikan seperti yang serikat buruh usulkan. Maka dipastikan pada 9-10 November mendatang akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran di Pintu Kawasan Industri Lobam.

Dari hasil koordinasi, sudah ada 1.000 anggota dan non anggota yang siap turun melakukan aksi demo tersebut. Bahkan dipastikan jumlahnya akan naik karena pihaknya sedang berkonsolidasi dengan serikat yang lain.

“Mulai jam 06.00 pagi sudah berkumpul disana. Lalu jam 07.00-nya kita akan sampaikan pendapat kita. Apabila tidak diakomodir juga sampai 11 November maka aksi demo ini akan terus berlanjut,” ucapnya.

Penulis:Hasura

Comments
Loading...