Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Dipaggil 3 Kali, Tersangka Rekanan Pengadaan Alat Praktek Disdik Kepri Mangkir

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepri Jendra Firdaus SH.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Satu dari tiga tersangka dugaan Korupsi Pengadaan alat Praktik Otomotif Rekayasa Dinas Pendidikan Provinsi Kepri inisial Aj mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri.

Sementara 2 tersangka lainya, Ds dan Dd hingga saat ini masih bebas berkeliaran karena belum ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jendra Firdaus mengatakan, tindak lanjut proses hukum 3 tersangka dugaan korupsi Pengadaan alat Praktik Otomotif Rekayasa Dinas Pendidikan Provinsi Kepri itu, hingga saat ini masih terus dilakukan Penyidik Kejati Kepri.

“Proses yang akan dilakukan saat ini tinggal tahap II. Namun saat dipanggil 1 dari 3 tersangka belum hadir,”ujarnya pada PRESMEDIA,ID belum lama ini.

Untuk berkas Perkara lanjut Jendra, saat ini sudah dinyatakan Jaksa Penuntut lengkap (P21), Dan tinggal pelaksaan Tahap II. Tapi 1 dari 3 tersangka belum memenuhi panggilan penyidik.

Salah satu tersangka yang mangkir dan tidak memenihi panggilan penyidik itu adalah Aj kontraktor rekanan proyek yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Dia sudah dipanggil beberapa kali, tapi yang bersangkutan belum datang, sedangkan 2 tersangka lain inisial Ds dan Dd saat dipanggil ada datang,”ujarnya.

Penyidik Kejaksaan lanjut Jendra, hingga saat ini masih mengusahakan agar Aj datang memenuhi panggilan penyidik.

Sebelumnya, kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan 3 tersangka dugaan korupsi Pengadaan alat Praktik Otomotif Rekayasa Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tahun 2018.

Ke tiga tersangka yang mengakibatakan kerugian Negara Rp.777 juta itu adalah Ds selaku PPK, dan Dd sebagai PPTK, sementara rekanan proyek adal Aj melalui badan Hukum CV.Mandiri Sukses Bersama.

Atas perbutanya, ke 3 tersangka di jerat dengan Pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 32 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Penulis:Redaksi 

Comments
Loading...