Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Wakapolda Kepri Sebut Kasus Rasis Tersangka Bobby Bukan Hanya Dilihat Dari Kepentingan Hukum, MAKI dan Praktisi Hukum Bereaksi

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yanfitri Halimansyah saat memberi keteragan  pada Wartawan mengenai wacana SP3 Kasus rasis Bobby Jayanto.(Presmed)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Wakapolda Kepri Brigjen Pol.Yan Fitri Halimasyah mengatakan, pihak kepolisian memiliki kewenangan diskresi (penilaian sendiri,red) dengan mempertimbangkan hal-hal yang prinsip dan jauh lebih penting pada kasus rasisi politisi Nasdem dengan tersangka Bobby Jayanto.

Hal itu dikatakan Yan Fitri pada sejumlah wartawan, atas wacana penghentian penyidikan tindak pidana Rasis dan diskriminasi tersangka Bobby Jayanto, yang akan dilakukan Penyidik Polres Tanjungpinang, atas pertemuannya dengan tersangka Bobby Jayanto bersama ormas dan sejumlah Element masyarakat belum lama ini.

Dengan mengedepankan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kata Yanfitri, pihak Kepolisian, bukan melulu mengedepankan kepentingan hukum, tetapi mengedepankan kepentingan kamtibmas yang lebih besar.

“Jadi, bukan melulu kepentingan hukum saja dikedepankan. Tapi, mengedepankan kepentingan kamtibmas yang lebih besar lagi,”kata Yan Fitri HGalimansyah usai menghadiri kegiatan pelantikan anggota DPRD Kota Tanjungpinang,Senin (2/9/2019).

Atas dasar itu, lanjut jenderal bintang satu ini, dalam kasus politis rasis Bobby Jayanto, pihaknya dari Kepolisian akan memandang kasus tersebut dengan pertimbangan dan cara pandang yang baik. Terlebih lagi, menurutnya, sebagai bangsa melayu yang menjunjung tinggi adat dan budaya, masyarakat Tanjungpinang tentunya lebih mengedepankan budaya ‘besembang’ (duduk, bercakap-cakap/musyawarah) dalam menyelesaikan masalah.

“Yang perlu diingat segala sesuatu itu harus mengacu pada lingkungan strategi.Tidak ujuk-ujuk melihatnya dari kacamata sempit,”tukasnya.

Kendati demikian, saat ditanya apakah kasus Bobby Jayanto ini akan dihentikan dan menempuh jalur damai? Yan Fitri pun mengelak. Ia mengemukakan kasus yang sudah menetapkan politisi Partai Nasdem ini menjadi tersangka merupakan kewenangan penyidik. Dimana yang bisa membuktikan bersalah atau tidaknya yang bersangkutan adalah penyidik dengan mengumpulkan setidaknya 2 barang bukti.

“Saya tidak mengatakan itu. Hanya saja penyidik mempertimbangkan segala sesuatunya dengan strategis. Pembuktian itu ada di tangan penyidik. Yang menilai bersalah atau tidaknya adalah penyidik,”ujarnya mengelak.

Praktisi Hukum dan MAKI Kecam SP3 Kasus Rasis Bobby Jayanto

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan Pelaksana Pelanggaran Hukum Republik Indonesia (LP3H-RI) mengatakan, mengecam wacana SP3 kasus rasis Tersangka Bobby Jayanto, sebagai mana yang digulirkan penyidik Polres Tanjungpinang, yang didasari atas adanya pertemuan pelapor dan terlapor serta dihadiri Wakapolda merupakan penegakan hukum yang melawan azas dan kalau dibiarkan bisa membubarkan Negara NKRI.

Selain akan mengancam mempraperadilkan Polisi, jika kasus rasis tersangka Bobby tersebut di SP3, Koordinator MAKI dan LP3H-RI Jakarta Bonyamin mengatakan, berdasarkan KUHAP penghentian penyidikan perkara itu, hanya ada 3, si terlapor mati, nevisenidem atau kasusnya kadaluarsa karena tidak cukup alat bukti.

“Kalau ada kasus SP3 diluar itu, Apa lagi salah satu pelapor mencabut, dan susah ditetapkan tersangkanya, itu jelas-jelas melanggar KUHAP. Dan terhadap hal ini, Kami tidak akan tinggal diam. MAKI dan LP3H-RI akan menguji proses penghentian perkara yang tidak prosedural malalui Pra Peradilan,”ujar Bonyamin di Tanjungpinang, Rabu (28/8/2019).

Lebih lanjut kata Boyamin, dugaan rasis dan diskriminasi sosial yang dilakukan tersangka Bobby Jayanto, jika tidak ditangani dengan kepastian hukum, bisa mengancam rasa kesatuan dan Persatuan Bangsa.  Besok atau lusa lanjutnya, masyarakat atau warga lain, bisa saja berbuat rasis dan diskriminasi, lalu kasusnya kembali di SP3, Warga lainya juga buat, SP3 lagi begitu seterusnya.

“Itu namanya proses hukum yang tidak taat azas. Kasus rasis dan dikriminasi Ras dan etnis merupakan delik pidana umum. Selain itu, Pelapornya yang mencabut laporan juga tidak bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia yang terluka lho..?,”tegas Boyamin.

Untuk itu sambungnya, sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat, MAKI dan LP3H menyatakan, akan mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Tanjungpinang atas SP3 dugaan Rasis yang dilakukan tersangka tersebut.

Ditempat terpisah, Praktisi hukum kota Tanjungpinang Edward Arfa SH mengatakan wacana SP3 Kasus rasis Bobby Jayanto oleh Polisi, merupakan proses hukum yang tidak taat azas dan melanggar aturan.

“Sepatutrnya, justeru kepastian hukum dalam kasus ini yang harus dikedepankan, hingga tidak ada gejolak dimasyarakat atas adanya dugaan diskriminasi dan tembang pilih dalam proses hukum yang dilakukan Polisi,”sebutnya belum lama ini pada PRESMEDIA.ID di Tanjungpinang.

Kalau dikatakan demi kepentingan Kamtibmas, Lanjut mantan ketua PN Tanjungpinang ini, Apa gejalanya seberapa banyak Bobby Jayanto membawa massa dan apa akibat yang dilakukan. Justeru sambungnya, jika perkara ini tidak dilanjutkan ke proses hukum akan mencedrai rasa keadilan dan kridibilitas kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian.

“Proses hukum itu perlu kepastian, Biar majelis hakim nantinya yang menentukan. Jika bersalah di hukum dan jika tidak bersalah dibebaskan dan nama baiknya direhabilitasi,”ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resort (Polres) Tanjungpinang mewacanakan, penghentiaan proses hukum penyidikan dugaan tindak pidana rasis dan diskriminasi ras dan etnis tersangka Bobby Jayanto. Kasat Reskrim polres Tanjungpinang AKP.Efendi Alie mengatakan, wacana penghentian penyidikan tindak pidana Rasis dan diskriminasi tersangka Bobby Jayanto itu dilakukan atas pertemuan tersangka Bobby Jayanto, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, dan anggota Polda lainya bersama 4 Ormas pelapora masing-masing Gagak Hitam Tanjungpinang dan Bintan, LSM Cindai serta ormas lainya,serta Bupati Bintan Apri Sujadi di Tanjungpinang, Jumat (23/8/2019) malam.

“Dari pertemuan itu, sudah menghendaki dan setuju tidak berproses lanjut di Polisi, demi amanya Tanjungpinang dan Provinsi Kepri dan biar tidak gaduh-gaduhlah,”sebut Efendi Alie,Pada PRESMED.ID, Sabtu,(24/8/2019).

Empat pelapor yang hadir, lanjut Efendi Alie, pada intinya juga menyetujui penghentian dari proses kasus dari pertemuan yang dilakukan.(Presmed5)

Comments
Loading...