Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pjs.Gubernur Kepri Minta Kab/Kota Selesaikan Aset Lahanya Dengan KPK

Kanwil PBN Kepri saat menyerahkan sertifikast aset lahan pemerintah Kepri ke Pjs.Gubernur Provinsi Kepri.

PRESMEDIA.ID,Batam- Pjs Gubernur Bahtiar Baharudin meminta Bupati dan Wali kota serta Kepala OPD di Kepri, agar menyelesaikan aset lahan milik pemerintah daerah, melalui program pencegahan Korupsi Terintegrasi Fokus Area Manajemen Barang Milik Daerah yang dilaksanakan KPK dengan Kanwil Pertanahan Provinsi Kepri.

Bahtiar mengatakan, Penyelesaian penerbitan sertifikasi tanah ini merupakan bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik hingga administrasi aset lahan pemerintah tertata dengan baik.

Hal itu dikatakan Bahtiar pada acara Penyerahan Serifikat Tanah barang milik Pemerintah Daerah dalam Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Fokus Area Manajemen Barang Milik Daerah, Rabu (11/11/2020) di Kantor Wali Kota Batam.

Untuk mempercepat penyelesaian masalah aset tersebut Bahtiar meminta, Bupati dan wali kota 7 kabupaten/kota di Kepri yang belum selesai agar bersungguh-sungguh mendukung penyelesaianya, hingga tidak hanya sekedar MoU.

“Kepri hanya memilik 4 persen wilayah darat. Kalau yang 4 persen itu saja tidak bisa diselesaikan dengan baik sengketa tanahnya mau pindah ke mana kita,”kata Dirjen Polhum Kemendagri ini.

Bahtiar mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri, juga telah menyelesaian 29 bidang aset lahanya yang bersengketa. Saat ini tinggal lagi sengketa yang masih banyak di Kabupaten/Kota di Kepri, berupa lahan bangunan dan tanah.

Maka itu, Bahtiar meminta kerjasama yang baik dari Bupati/Walikota serta masyarakat untuk membantu KPK dan BPN dalam penyelesaian aset yang bermasalah tersebut.

Pada pertemuan itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri juga menegaskan, KPK sangat fokus dalam menyelesaikan persoalan sengketa aset pemerintah daerah di Kepri dan Indonesia pada umumnya. Firli menyebutkan, sengketa aset tersebut bisa membuka kesempatan korupsi apabila tidak diselesaikan dengan baik.

“Untuk itu, kami meminta kerja sama yang baik dari pemerintah daerah. Biarlah repot mencari data-data di saat masa pencegahan daripada repot mencari data saat penangkapan,”ancam Firli.

Menurut Firli, bila aset-aset daerah dan BUMN terus dibiarkan tidak terurus, maka akan semakin membuka ruang bagi munculnya perilaku korupsi oleh aparat.

Sementraa Kanwil BPN (Badan Pertanahan Negara) Kepri Askani, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan kehadiran KPK dalam penyelesaian sengketa aset daerah.

Selama ini, pihaknya mengaku agak kesulitan dalam penyelesaian sengketa asset lahan terutama dalam mendapatkan data asli. Kehadiran KPK, membuat BPN Kepri telah menyelesaikan 96 persen aset daerah.

“Penyelesaian aset penting bagi pemda. Jika telah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN, maka kemungkinan diterbitkan lagi sertifikat yang sama sangat kecil sekali. Dengan adanya KPK memdampingi, kami BPN sangat bersemangat sekali. Banyak kesulitan kami teratasi,” ungkap Askani.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekdaprov Kepri T.S.Arif Fadillah, Pjs Walikota Batam Syamsul Bahrum, Walikota Tanjungpinang Rahma, Pjs Bupati se-Kepri, Sekdako Batam Jefridin, Pjs. Kepala BP Batam Puwiyanto, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kepri.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...