Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

Hari Ini Rahma Diperiksa Polisi, Sekdako: Tidak Ada Program Pembagian Masker di Pemko Tanjungpinang

Sekdako Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari saat mendatangi Satreskrim Polres Tanjungpinang untuk diperiksa sebagai saksi atas temuan dugaan pidana Pemilu pembagian Masker yang dilakukan wali kota Hj.Rahma.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang akan memeriksa wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma hari ini Jumat (13/11/2020).

Pemeriksaan Rahma ini, merupakan yang pertama kali, setelah sebelumnya mangkir dari klarifikasi Bawaslu, atas temuan dugaan pidana Pemilu pembagian Masker dan brosur Pasangan calon Gubernu dan wakil gubernur Ansar-Marlin kepada Warga km 9 Tanjungpinang yang dilakukanya.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP.Rio Reza Perindra, mengatakan pemanggilan Rahma dilakukan setelah sebelumnya tim Sentra Gakumdu Bawaslu Tanjungpinang melimpahkan proses penyelidikan dugaan Pidana Pilkada itu ke tim Gakumndu Polres Tanjungpinang.

“Kita rencanakan Jumat ini dipanggil sebagai saksi,”kata Reza Parindra saat di konfirmasi PRESMEDIA.ID Rabu (11/11/2020).

Sekdako: Tidak Ada Program Pembagian Masker di Pemko Tanjungpinang 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari, mengatakan pemerintah kota Tanjungpinang tidak memiliki program pembagian Masker yang didanai dari APBD maupun APBN.

Keberadaan Masker yang dibagikan wali kota Tanjungpinang, dengan brosur salah satu pasangan calon yang menjadi temuan Bawaslu, dikatakan Teguh adalah hibah dari Temasek Fondation melalui KBRI Singapura kepada masyarakat provinsi Kepulauan Riau dan diperoleh Pemerintah kota Tanjungpinang dari Pemerintah Provinsi Kepri.

“Masker ini adalah hibah dan pemerintah kota Tanjungpinang tidak ada program atau kegiatan pembagian Masker yang dituangkan dalam program dan anggaran,”ucap Teguh usai diperiksa Penyidik Reskrim Polres Tanjungpinang Kamis (12/11/2020).

Teguh mengaku, dalam pemeriksaanya sebagai saksi, Dia dicecar dengan 30 pertanyaan oleh Penyidik dan semua pertanyaan tersebut menyangkut dugaan perkara pidana Pemilu.

“Sesuai jadwal saya di panggil hari ini untuk klarifikasi pembagian masker yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Ada sekitar 30 pertanyaan,”kata Teguh.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, karena bicara mengenai program dan kegiatan, menurutnya harus ada aturan Pemerintah yang mengatur, khususnya terkait RPJM, Restra, Renja, DIPA ada uang yang didanai oleh APBN atau APBD.

Untuk pengadaan Masker lanjutnya, Pemerintah kota (Pemko) tidak menganggarkan dan mengalokasikan dana, dan Masker yang dibagikan wali kota Rahma itu, tidak ada kaitannya dengan APBD Tanjungpinang.

Sebelumnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kota Tanjungpinang yang terdiri dari Bawaslu, Penyidik Polisi dan Jaksa dari Kejari Tanjungpinang, menyatakan meningkatakan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, foto wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma yang membagian Masker dan brosur serta penempelan stiker pasangan Calon nomor urut 3 Ansar Ahmad-Marlin Agustin Rudi di sejumlah rumah warga Tanjungpinang.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini, mengatakan dari pembahasan yang dilakukan di Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang, temuan peristiwa pidana dari tersebarnya photo wali kota dalam pembagian Masker itu ditindak lanjutdi Ke penyelidikan dengan mencari, mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang di laporkan.

“Dari temuan ini disepakti akan ditindak lanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas dan penyelidikan serta penyidik tindak pidana Pemilihan,”papar Zaini.

Penulis:Roland/Redaksi

Comments
Loading...