Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

Terdakwa Dr.Amzon dan Azman Taufiq Obral SK Gubernur untuk IUP-OP Tambang Bauksit Tanpa Legal Drafting

Mantan kepala dinas ESDM Kepri Amjon mejadi Terdakwa Korupsi IUP-OP tambang bouksit karena mengobral SK Gubernur Kepri tanpa legal drafting.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Mantan kepala dinas ESDM Kepri Terdakwa Dr.Amjon,M.Pd dan Terdakwa Azman Taufiq selaku mantan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), mengobral Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri untuk Izin Usaha Pertambangan-Operasional Produksi (IUP-OP) tambang bauksit tanpa melalui pemeriksan teknis dan SOP penerbitan Izin serta legal drafting penerbitan penetapan Keputusan Gubernur.

Hal itu terungkap dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody Emil Ghazali SH dan tim, terhadap terdakwa Bobby Satya Kifana dan Wahyu Budi Wiyoni selaku komisaris dan direktur CV.Buana Sinar Khatulistiwa, pada sidang pembacanaan dakwan kasus korupsi IUP-OP Tambang bauksit di PN Tanjungpinang, atas penerbitan 8 Surat Keputusan Gubernur terhadap IUP-OP tambang bosuksit yang ditandatangani tersakwa Dr.Amzon Mpd dan Azaman Taufiq.

Terbongkarnya borok dan busuk dua kepala dinas mantan gubernur Kepri Kepri Nurdin Basirun ini, berawal pada 2019. Ketika itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri turun dan melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pengeluaran izin pertambangan yang telah diterbitkan DPM-PTSP, termasuk pemeriksaan terhadap penerbitan 19 (sembilan belas) IUP OP Penjualan tambang bouksit di Provinsi Kepri.

Dalam pemeriksaan itu, Inspektorat Mendagri yang meminta data ke pemerintah provinsi Kepri, tidak menemukan data permohonan penerbitan rekomendasi IUP-OP pada seksi Penguasaan Mineral ESDM Provinsi Kepri.

Atas temuan itu, kemudian pada Februari 2019, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, mengirimkan surat kepada kedua anak buahnya yaitu Dinas PM-PTSP dan Dinas ESDM dengan nomor surat:120/0327/H-ProvKepri/SET tanggal 26 Februari 2019.

Isi surat adalah perihal, tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri yang pada pokoknya, dari temuan Inspektorat Jenderal Dalam Negeri tidak menemukan izin pertambangan yang telah diterbitkan.

Dari surat gubernur itu, baru ditemukan di Dinas PM-PTSP dan Dinas ESDM penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Persetujuan IUP OP untuk Penjualan tambang bouksit yang tidak sesuai mekanisme dan SOP yang telah ditetapkan DPM-PTSP.

Sejumlah Surat Keputusan Gubernur itu adalah:
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV.Gemilang Mandiri Sukses,

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses,

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada PT.Tan Maju Bersama Sukses.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada PT.Tan Maju Bersama Sukses,

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV.Buana Sinar Khatulistiwa.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV.Buana Sinar Khatulistiwa,

Bahkan, satu surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) kepada CV.Buana Sinar Khatulistiwa, tanpa melalui legal drafting di biro hukum Provinsi Kepri.

“Surat itu tanpa melalui legal drafting Biro Hukum yang diajukan Dinas ESDM Provinsi Kepri dan penomoran surat tidak berasal dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi,”ujar Jaksa.

Kemudian, Sesuai dengan buku penomoran Surat Keputusan Gubernur tahun 2018 untuk Nomor 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, lanjut Jaksa, keputusan gubernur dengan nomor surat tersebut, bukan surat keputusan untuk pemberiaan IUP-OP tambang. Tetapi, keputusan gubernur Kepri tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Fasilitator Gugus Kendali Mutu bagi Aparat yanhg dimintakan Dinas Disperindag Provinsi Kepri.

Dan untuk izin IUP yang benar adalah Nomor:1793/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan yang mengambil SK tersebut adalah Sugiono (Staf ESDM Prov Kepri).

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV.Buana Sinar Khatulistiwa,

“Kedelapan Surat Keputusan Gubernur ini, tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan dukumen tersebut tidak ada pada Dinas PM-PTSP termasuk juga izin pengelolaan yang diajukan oleh terdakwa Bobby Satya kifana dan terdakwa Wahyu budi Wiyono,”sebutnya.

Selain menyalahi administrasi pemerintahan, Mantan Kepala dinas ESDM Kepri Dr.Amzon Mpd dan mantan kepala dinas DPM-PTS Kepri Azman Taufiq, juga disangka melanggar UU Minirba, PP Minirba dan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan material tambang bouksit.

Atas perbutanya, mantan Kepala ESDM dan DPMPTS Kepri ini, menjadi terdakwa dugaan korupsi penyalagunaan kewenangan untuk memeprkaya diri sendiri dan orang lain, yang mengakibatkan kerugian negara Rp.32,5 Milliar atas puluhan IUP-OP yang diobral dan digunakan 19 peruhaan menambang dan menjual tambang bouksit dari Bintan ke PT.Gunung Bintan Abadi.

Penulis:Redaksi 

Comments
Loading...