Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pjs.Gubernur Kepri Sebut Dana APBD Bintan Untuk Tangani Covid-19 Minim

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin pada Apel ASN di Kepri.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau, Bahtiar Baharudin, menilai porsi APBD Kabupaten Bintan 2020 masih sangat minim untuk penanganan COVID-19 pada bidang kesehatan.

Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya fasilitas kesehatan yang mendukung penanganan COVID-19. Mulai dari rumah sakit rujukan, laboratorium PCR, hingga tempat karantina pasien.

“Evaluasi kita memang di Kabupaten Bintan ini penanganan kapasitas kesehatan masih sangat lemah,” ucapnya dalam kegiatan penyerahan bantuan masker di Aula Kantor Bupati Bintan, Bandar Sri Bentan, kawasan Bintan Buyu, Selasa (18/11/2020).

Padahal, menurutnya, sudah jelas rujukan aturan berupa Perpres tentang penetapan status bencana non alam yang dikeluarkan Presiden. Berdasarkan, aturan itu lah menjadi acuan pemerintah daerah menyusun refocusing APBD 2020 saat awal masa pandemi COVID-19 dulu.

Bahtiar memaparkan, seharusnya porsi APBD saat masa pandemi ini fokus pada tiga hal yakni, peningkatan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

“Nah tiga hal ini yang belum kelihatan di Bintan ini. Tapi, ini bukan salah Pak Pjs Bupati yang sekarang, karena Pak Pjs ini hanya melanjutkan di tengah jalan saja,” tegasnya.

Maka dari itu, Pjs Gubernur, mengingatkan seluruh Pjs Bupati dan Wali Kota se-Kepri agar dalam penyusunan ABPD 2021 dapat difokuskan pada tiga hal penanganan COVID-19 tersebut.

“Jangan sampai APBD 2021 seperti tahun 2020 di masa tidak pandemi. Susun baik-baik APBD 2021 sesuai dengan masa pandemi, karena kondisi pandemi COVID-19 masih akan berlanjut,” imbuhnya.

Selain itu, Bahtiar, juga meminta seluruh Pemerintah daerah agar bekerjasama dengan aparat penegak hukum seperti, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawasi APBD agar mengalokasikan anggaran pada penanganan COVID-19 sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat.

“Kalau dalam porsi APBD 2021 nanti tidak dianggarkan untuk penanganan COVID-19, terutama pada bidang kesehatannya, maka saya minta aparat penegak hukum mengawasi dan memeriksanya. Ada apa? Pasti ada yang tidak beres, karena instruksi pusat sudah jelas,” tutur Bahtiar.

Penulis:Ismail

Comments
Loading...