Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Korupsi Belanja Konsumsi Rp.1,9 M, Mantan Sekwan DPRD Batam Dituntut 8 Tahun Penjara

Mantan sekwan DPRD Kota Batam Terdakwa Asril saat mengikuti sidang tuntutan 8 Tahun penjara di PN Tanjungpinang.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Terdakwa Asril (54), mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Batam dituntut 8 tahun penjara atas korupsi belanja konsumsi pimpinan DPRD Batam periode 2017-2019, oleh Jaksa Penuntut Umum Mega SH di PN Tipikor Tanjungpinang Kamis (19/11/2020)

Selain pidana pokok, Terdakwa juga dituntut mengembalikan kerugian negara atas korupsi yang dilakukan sebesar Rp 1,9 miliar.

Dalam tuntutannya, yang dibacakan secara virtual, Mega menyatakan terdakwa Asril terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer, melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Menuntut terdakwa dengan tuntutan 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan penjara,”kata Mega.

Terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang pengganti atau kerugian negara dari dana yang di korupsinya sebesar Rp 1,9 miliar. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 4 tahun penjara.

Atas tuntutan itu terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, akan mengajukan pembelaan secara tertulis.

Mendengar itu, Ketua Majelis Hakim Guntur Kurniawan, SH didampingi dua hakim anggota, Suherman SH dan Albiferi SH menyatakan menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa.

Dalam dakwaan JPU sebelumnya dikatakan, bahwa sekira September 2016 lalu, terdakwa diangkat sebagai sekretaris DPRD Batam dengan tugas sebagai penggunaan anggaran.

Selanjutnya anggaran belanja konsumsi pimpinan DPRD Batam periode 2017-2019 meliputi tiga kelompok, pertama saat pertemuan dengan Ormas, LSM dan OKP, kedua saat pertemuan dengan konstiten atau masyarakat dan ketiga saat pertemuan dengan pihak media, termasuk wartawan.

Dalam perkara ini, selain menguntungkan diri sendiri, terdakwa juga menguntungkan orang lain diantaranya, saksi Taufik selaku KPA/PPK tahun 2017 sampai 2019 sebesar Rp.41 juta, kemudian saksi Liza selaku PPTK tahun 2017 sebesar Rp10 juta, saksi Redha Fajar Sulaiman selaku PPTK tahun 2018 sebesar Rp.16 juta, saksi Marlina selaku PPTK tahun 2018 sebesar Rp.15 juta.

“Kemudian juga menguntungkan saksi Kamaludin selaku Direktur Utama PT Wisata Bhakti Madani sebesar Rp.9.682.596, saksi Tajudin selaku Direktir CV Karya Putera Mandiri sebesar Rp.4.462.920,” papar Mega.

Selanjutnya juga menguntungkan saksi Lina selaku Direktur Utama PT Inong Prima Ventura sebesar Rp.20.538.840. saksi Dewi selaku Direktur CV Wiraswasata Alam Semesta Rp.8.411.144 dan dari saksi ini uangnya telah disita sebesar Rp.8.412.000, termasuk saksi lain yang uangnya juga telah disita.

Tidak hanya, terdakwa juga menguntungkan saksi Aswinar selaku Direktur CV. Binar Cakra sebesar Rp. 3.689.580, saksi Raja Rutan selaku CV. Payung Raja Sakti sebesar Rp 13.999.103, saksi Raja Bahri selaku Direktur Teh Tarik Sakti sebesar Rp. 7.354.958 dan saksi Refandy Guci selaku Direktur CV. Chayla Cethering sebesar Rp.35.269.985.

“Seluruhnya telah disita dari seluruh saksi,”kata Mega.

Akibat perbuatannya, mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kora Batam senilai Rp1,9 miliar berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari PBPK Perwakilan Kepri dari belanja DPRD 2017-2019.

Penulis:Roland

Comments
Loading...