Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Tiga Kasi ESDM Jelaskan Peran Terdakwa Amzon di Korupsi IUP-OP Tambang Bouksit Kepri

Sebanyak 8 Saksi yag dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada sidang Lanjutan Korupsi Rp 32,5 Milliar penyelahgunaan IUP-OP tambang Bouksit di PN Tipikor Tanjungpinang.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Tiga mantan kepala Seksi dan Kepala Bidang (Kabid) Dinas ESDM provinsi Kepri menjelaskan peran mantan kepala dinas ESDM Kepri Dr.Amzon sebagai  “biang kerok” terjadi tambang bauksit illegal, dan penjualan ribuan ton material bouksit oleh sejumlah perusahanan non tambang ke PT.Gunung Bintan Abadi (GBA) dalam korupsi penyalah gunaan IUP-OP tambang.

Hal itu dikatakan sejumlah Kepala seksi (Kasi) dan Kabid dinas ESDM provinsi Kepri dan sejumlah saksi lainya saat menjadi saksi dalam kasus korupsi penyalahgunaan IUP-OP tambang bouksit di PN Tipikor Tanjungpinang, Kamis (19/11/2020).

Kasi Pertambangan Dinas Energi dan Sumbernya Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau Adi Kurniawan, yang pada saat itu menjabat sebagai Plt. Kabid Pertambangan 2019 mengaku merasa dikhianati terdakwa Amzon, dalam pengambil keputusan dan pengeluaran rekomendasi teknis IUP-OP tambang baouksit kepada sejumlah perusahaan yang tidak memenuhi prosedur dan syarat teknis yang berlaku.

“Saya merasa dihianati dan jengkel atas proses dan keputusan pimpinan kami ini yang mulia. Dan mengeluaran rekomendasi teknis tanpa prosedural, hingga kasus ini ada dan waktu kami terbuang dan harus diperiksa kesana kemari,”kata Adi.

Saksi Adi juga menyebut, ketika dirinya menjadi Plt.Kabid Pertambangan, ada 8 perusahaan yang mengajukan rekomendasi teknis ke ESDM, atas permohonan IUP-OP ke DPM-PTSP Kepri. Dan saat dilakukan pemeriksaan teknis, tidak ditemukan barang tergali material bouksit di lokasi, tetapi rekomendasi teknisnya tetap dikeluakan dan ditandatangani terdakwa Amzon tanpa melalui koordinasi dengan Kabid dan kepala seksinya di ESDM Kepri.

Atas hal itu lanjut Adi, pihaknya juga pernah memberitahu dan mengingatkan terdakwa Amzon, agar sejumlah kasih dan Kabid di ESDM itu tidak disalahkan di kemudian hari.

Adi menegaskan dari puluhan rekomendasi teknis yang dimohonkan perusahaan non tambang ke ESDM, ada beberapa surat-surat yang tidak diparaf atau di tandatangani. Namun oleh pimpinanya Kadis (Terdakwa Amzon-red) memerintahkan saksi Masiswanto Kasi Penguasaan Mineral ESDM Kepri membuat rekoemdasi teknis dan ditandatanganinya sendiri.

“Ada beberapa berkas yang tidak kami paraf. Kemudian di paraf oleh Siswanto, atas perintah Pak Kadis (Amzon_red) saya tidak bisa bilang apa-apa,”jelasnya.

Amzon Perintahkan Siswanto Keluarkan Rekomendasi Teknis

Selain saksi Adi Kurniawan, Kepala seksi (Kasi) Urusan Mineral dinas ESDM Provinsi Kepri Siswanto juga mengaku dari 19 rekomendasi teknis tambang yang dikeluarkan dan ditandatangani terdakwa Amzon untuk permohonan IUP-OP tambang bouksit, 4 diantaranya kerjakan dan dilakukan evaluasi olehnya.

Ke 4 rekomendasi teknis yang dikerjakanya melaui evaluasi ke lapangan, semuanya tidak memenuhi syarat teknis, karena tidak ditemukan material tergali tambang boukist di lokasi. Namun oleh Kepala dinas ESDM yang merupakan terdakwa Amzon kala itu, tetap memintanya untuk menaikan agar rekomendasi teknis tambang itu ditandatangani dan dikeluarkanya.

Ke 4 rekomendasi teknsi tambang itu adalah rekomendasi yang dimohonkan adalah milik CV.Gemilang Mandiri Sukses 2 permohonan IUP-OP, PT.Tan Maju Bersama 1 IUP-OP dan PT.Cahaya Tauhid 1 IUP-OP

“Dari 4 rekomendasi teknis tambang yang dimohonkan ini, tidak sesuai dengan kondisi bahan tergali dilokasi dan tidak layak rekomendasi dikeluarkan, Tapi oleh pak Amzon, bilang “Udah Naikan aja, biar saya tanda tangan, yang penting keluar,”ujar Siswanto di PN Tanjungpinang.

Atas perintah itu, lanjut Siswanto, kendati tidak lengkap, dirinya kemudian menanikan ke Kepala dinas, hingga dikeluarkan rekomendasi teknis oleh Amzon untuk pengeluaran IUP-OP di DPMPTS Kepri.

Saksi Siswanto juga mengatakan, sebelum menjabat sebagai Kasi, Dia juga diberitahu, jika sebelumnya telah mengeluarkan 5 rekomendasi teknis tambang untuk pengurusan IUP-OP di DPMPTSP Kepri, dan terdakwa Amzon meminta Siswanto tinggal mengikuti saja.

“Sebelum saya sebagai kasi di ESDM, juga sudah ada 5 Rekomendasi Teknis IUP-OP yang dikeluarkan, dan prosesnya juga sama hingga dikatakan Kadis (Amzon-red) diikuti aja,”ujarnya.

Terdakwa Amzon Perintahkan Hendra Minta Tandatangan Azaman Taufiq

Ditemat yang sama, saksi Hendra Kusumadinata selaku staf Terdakwa Amzon, juga mengaku beberapa kali diperintahkan Amzon untuk membawa SK Gubernur tentang IUP-OP tambang bouksit untuk meminta tanda tangan ke terdakwa Azman Taufiq selaku kepala DPM-PTSP Kepri.

Kepada mejelis hakim Hendra menyebu, sepengetahuanya ada 19 lebih badan usaha yang megajukan rekomendasi teknis tambang bouksit ke ESDM untuk pengurusan IUP-OP produsi penjualan ke dinas PM-PTSP Kepri.

“Dari sejumlah perusahaan itu yang saya ingat CV Buana Sinar Khatulistiwa, PT. Tan Maju Bersama Sukses, CV. Gemilang Mandiri Sukses, BUMDES Maritim Jaya Desa Air Glubi serta perusahaan lain,”sebutnya.

Untuk CV Buana Sinar Khatulistiwa milik terdakwa Bobby Sayta Kifana dan Wahyu Budi Wiyono lanjutnya, terdapat 3 rekomendasi teknis tambang yang dikeluarkan untuk lokasi pengangkutan bauksit, dinataranya 2 berlokasi di Tembeling kemudian satu di Pulau Dendang Bintan Timur.

Dalam perencanaan, saat CV.Buana mengajukan rekomendasi teknis pengurusan IUP-OP adalah untuk pembangunan WC Umum, lapangan terbuka, taman rekreasi dan pembangunan kantor Babinsa.

“Namun pada kenyataannya di lokasi Tembeling tidak ada material atau kegiatan pembangunan yang dilakukan. Tetapi atas perintah pimpinan (Amzon-red) rekomendasi teknis tambang IUP-OP itu tetap dikeluarkan,”kata Hendra.

Hendra memparkan, 2 SK IUP-OP milik terdakwa Bobby Satya Kifana dan Wahyu Budi Wahono, serta Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat milik terdakwa Sugeng, juga diperintahkan terdakwa Amzon untuk meminta tanda tangan kepala dinas DPMPTS di SK IUP-OP pertambangan tersebut.

“Pak Amzon menelepon pak Asman Taufik, bahwa ada stafnya mau kekantornya untuk meminta tanda tangan SK Gubernur IUP-OP,”katanya.

Hendra juga bercerita, untuk meloloskan rekomendasi IUP-OP ke 19 Badan Usaha non pertambangan yang mengeruk dan menjual ratusan ribu ton bouksit ke PT.Gunung Bitan Abadi (GBA) itu, Amzon juga meminta pegawainya di dalam rapat forum dan secara personal agar segera mengeluarkan rekomendasi teknisnya.

“Bahkan untuk mengambil SK IUP-OP itu, terdakwa Sugeng dan Jalil serta Bobby Satya Kifana langsung datang ke kantor dan bertemu dengan terdakwa Amzon di ruanganya,”ujarnya

Ditempat yang sama, pertemuan Amzon dengan sejumlah pimpinan pemohon rekomendasi teknis tambang dan IUP-OP tabang bouksit diruang kantor ESDM itu juga dibernarkan Kasi Pertambangan Dinas Energi dan Sumbernya Daya Mineral (ESDM) Kepri Adi Kurniawan, juga mengaku pernah melihat diresi CV.Buana Sinar Katulistiwa Bobby Satya Kifana berada diruangan kerja terdakwa Amzon.

Sebelumnya, 12 terdakwa pada 10 berkas perkara Korupsi penyalahgunaan IUP-OP Tambang Bauksit ini didakwa dengan pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Tipikor Tanjungpinang.

Ke 12 terdakwa itu adalah, Dr.Amzon MPd, Azaman Taufik, Junaidi dan Rasmadi, Boby Satya Kifana, Wahyu Budi Wiyono, Heruli E Malando, Sugeng, M.Achma, Jalil, M.Adrian Alami, Arif Rate.

Ke 12 terdakwa IUP-OP tambang bouksit ini, disangka melakukan Korupsi dengan niat buruk menyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tambang Bauksit, dilahan usaha yang dibuka yang awalnya seolah ingin membangun investasi usaha yang memiliki stock file sumber daya mineralnya (Bauksit).

Namun setelah mendapatkan IUP-OP, sejumlah perusahaan tersebut malah melakukan penambangan material bouksit disejumlah tempat. Sementara operasional investasi usaha masing-masing terdakwa adalah “Bohong” dan hanya semata-mata untuk melakukan pertambangan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp.32.5 Milliar.

Atas perbuatannya, ke 12 Terdakwa dijerat dengan pasal 2 jo pasal 18 jo pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer, dan Pasal 3 jo 18 UU Tipikor  jo pasal 55 KUHP dalam dakwaan Subsider.

Penulis:Roland/Redaksi

Comments
Loading...