Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Cagub Kepri Kritik Pusat Mengenai Kebijakan FTZ dan KEK, Ansar : Pusat Anggap Kepala Daerah Macam Anak-Anak

Paslon nomor Urut 2 Ansar-Marlin

PRESMEDIA.ID,Batam- Tiga calon Gubernur dan wakil gubernur provinsi Kepri, mengkritik kebijakan pemerintah pusat engenai kewenangan dan pengambil alihan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan  ebas Batam, Bintan dan Karimun di Kepri.

Bahkan, Calon Gubernur nomor urut 3 Ansar Ahmad mengatakan, atas kebijakan ini pemerintah pusat menganggap Kepala daerah seperti anak-anak yang tidak bisa mengurus daerahnya dan tidak diberi kewenangan mengambil keputusan dan kebijakan,

Selama ini, kata Ansar, sejumlah kebijakan pusat di daerah selalu tidak matching atau sesuai, hingga menurutnya harunya pemerintah pusat cukup melakukan pembinaan ke daerah.

“Dan barang kali, semua izin yang dibutuhkan dikawasan Ekonomi Khusus ini, sebaiknya dilimpahkan ke daerah secara utuh dan diberikan norma-norma aturan yang jelas. Dan saya yakin masing-masing pimpinan di daerah akan dapat melaksanakanya,”ujar Ansar.

Pimpinan didaerah lanjut Ansar, akan lebih tahu kondisi dan situasi kawasan wilayah di daerahnya, demikian juga sejumlah potensi yang ada didaerahnya.

“Maka kedepan, sebaiknya Kawasan KEK itu, bisa dilimpahkan pemerintah pusat sepenuhnya ke daerah, dan daerah bisa melakuka komunikasi dengan para investor secara langsung. Sedangkan pemerintah pusat dapat memfasilitasi saja, agar rambu-rambu dan atauran yang berlaku dikawasan KEK dapat dievaluasi,”sebutnya.

Atas dasar itu, Ansar mengatakan mengenai urusan KEK dan FTZ di Kepri, kedepan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, khusnya mengenai titik lemah, hingga dapat mengembangkan kawasan FTZ dan KEK di Kepri ini lebih baik.

“Kita berharap, pemerintah pusat juga sudah mesti bisa melihat bahwa, pemerintah-pemerintah derah, sudah mulai cukup dewasa dan saya kita pemerintah pusat juga bisa memberikan seutuhnya kewenangan ke daerah,”ujarnya.

Hal yang sama juga diukatakan calon wakil gubernur Paslon 2 Suryani. Ia mengatakan selama ini masih lebih banyak urusan daerah yang diserahkan kepada masing-masing daerah termasuk di kawasan FTZ dan KEK Kepri. Hal ini disebebkan terhambatnya kordinasi yang dilakukan daerah dengan pusat dalam pengembangan kawasan FTZ.

Tetapi jika mengenai kebijakan FTZ dan KEK ditangani kepala derah di Kepri, mulai dari gubernur, Bupati dan wali kota akan lebih mudah bersama dengan instansi pertikal yang ada di daerah, akan mencerminkan keberadaan pemerintah pusat di daerah. Dan hal itu juga merupakan bentuk dan implementasi dari otonomi derah secara menyeluruh

Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 Soerya Respationo-Iman Suitiawan, menghendaki dan menginginkan, kalau kedepan, Dewan Kawasan (DK) FTZ Kepri dikembalikan lagi ke Provinsi, dengan ketua DK adalah Gubernur, anggota DK-nya dalah Forum koordinasi pimpinan daerah terkait.

“Saya kami paslon nomor urut 1, menghendaki dan menginginkan kedepan, Dewan Kawasan (DK) FTZ Kepri dikembalikan lagi ke Provinsi, Ketua DK adalah Gubernur, anggota DK-nya dalah FOrum koordinasi pimpinan daerah terkait,”ujar Soerya.

Kemudian lanjutnya, wali kota Batam juga tidak menjadi eksofisio lagi sebagai Kepala BP Kawasan. Dan kepala BP Batam dapat dilakukan melalui seleksi dengan Fit and proper Tes sebagai mana periode yang lalu.

“Menko Perekonomian cukup sebagai Ketua Dewan Kawasan Nasional, sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan yang membutuhkan penanganan cepat dan segera, maka Dewan Kawasan yang di Kepri, akan dapat mengambil keputusan dengan cepat,”ujar Soerya.

Kalau masih di Jakarta, pengambilan keputusan akan lambat, dan pejabat di daerah menjadi korban aturan, keputusan dan deregulasi pusat yang berdampak pada keluhan dan komplein pelaku usaha, yang menganggap sebagai kepala daerah tidak dapat menyelesaikan persoalan ekonomidi KEK dan FTZ di Kepri.

Penulis:Redaksi 

Comments
Loading...