Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

Pjs Gubernur Bagikan Rp.14,787 T DIPA dan TKDD-APBN 2021 ke Lembaga dan Kantor di Kepri

Bahtiar:Manfaatkan Dengan Cermat, Efektif dan Tepat Sasaran

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin didampiungi epala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Menyerahakan DIPA-APBN 2021 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Sudarwidadi,

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bahtiar baharudin, membagikan Rp.14,787 Triliun anggaran APBN 2021 kepada kepala Kantor dan Lembaga di Provinsi Kepri.

Penyerahan Daftra Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) anggaran dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2021 itu, dilakukan di Aula Wan Sri Beni Dompak Tanjungpinang, Selasa (01/12/2020).

Turut hadir Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H.TS. arif Fadillah, Kajati Kepri Sudarwidadi, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Hj.Dewi Kumalasari, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Danrem 033/WP Brigjen TNI Harnoto, Danlanud Tanjungpinang Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Bupati/ walikota Se-Porivnsi kepulauan Riau serta Perwakilan Instansi Vertikal dan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Sebagai Pjs Gubernur Kepri mewakili pemerintah pusat, Bahtiar Baharudin, mengatakan dengan pembagian DIPA dan TKDD APBN 2021 itu, diharapkan masing-masing instansi kantor dan Lembaga di Kepri benar-benar dapat menggunakan dan memanfaatkan alokasi anggaran tersebut sesuai dengan program.

“Sebagai Pjs.Gubernur saya berharap, alokasi anggaran sebesar Rp14,787 Triliun ini, akan dapat membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi Kepri yang sebeleumnya negatif di 2020, secara perlahan akan dapat kembalikan tumbuh dengan positif,”katanya.

Sejalan dengan tema penyerahan DIPA Tahun 2021 “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” Bahtiar juga menekanakan, agar DIPA dan TTKDD APBN 2021 menjadi alat fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi-sosial masyarakaat akibat dampak Pandemi Covid-19 di Kepri.

“Akselerasi belanja ini juga diharapkan, akan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, peningkatkan produktivitas dan daya saing, dalam meningkatkan iklim investasi melalui penguatan efektivitas belanja,”ujarnya.

APBN 2021 lanjut Bahtiar, menjadi instrumen Pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal hingga dapat menstimulasi perekonomian dan mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural.

Khusus untuk aparat pelaksana anggaran di Kepri, Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat juga berpesan, agar tidak lalai dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

“Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hendaknya dilakukan dengan mekanisme dan integritas yang tinggi, dalam pengelolaan anggaran secara akuntabel dan tata kelola yang berlaku,”ujarnya.

Jajaran pemerintah, juga harus dapat bekerja dengan cepat dan responsif, serta mempertanggungjawabkan hingga Anggaran yang dialokasikan, dapat dipergunakan dengan baik dan benar.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, manfaatkan APBN/D dengan cermat, efektif dan tepat sasaran dan seluruh Rupiah harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,”jelasnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri dalam laporannya menyampaikan, bahwa Jumlah DIPA yang telah diserahkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2021 berjumlah 325 DIPA, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.14,78 triliun atau sekitar 0.54 persen dari total APBN 2021 yang berjumlah sekitar Rp.2.750 Triliun.

”Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD dilaksanakan lebih awal pada tahun ini diharapan agar dapat mendukung penanganan Covid-19, mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung berbagai Prioritas pembangunan yang strategis,” lapornya.

Setelah penyerahan DIPA, pada kesepatan itu juga dilakukan penyerahan Penghargaan WTP atas LKPD Tahun 2019 dimana Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan ini  10 kali berturut-turut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatangan fakta Integritas secara simbolis sebagai wujud komitmen bersama untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi,kolusi dan nepotisme.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...