Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Gugatan Isdianto-Suryani ke MK Tak Penuhi Ambang Batas PHP

*Dari 136 Gugatan yang Masuk ke MK, di Kepri Hanya Karimun dan Lingga yang Masuk

Paslon Isdianto-Suryani nomor urut 2 pada saat mencabut nomor urut Paslon beberapa waktu lalu. (F_Doc.Presmedia.Id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gugatan sengketa Pilkada yang diusulkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri nomor urut 02, Isdianto-Suryani, tidak memenuhi ambang batas 0,5 sampai 2 persen Perselisihan Hasil Perhitungan (PHP) Pilkada sesuai dengan Pasal 158 UU Pilkada.

Dikutip dari Tempo.co, dari 136 permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), hanya 25 permohonan yang memenuhi ambang batas PHP Pilkada.

“Dari 136 permohonan yang masuk ke MK dan juga 116 daerah, ada 25 permohonan yang memang memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU Pilkada,” tutur peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (7/1/2021) lalu.

Untuk pemilihan gubernur (Pilgub) , dari enam dan tujuh permohonan, hanya dua permohonan yang dipastikan lolos ambang batas, yakni Provinsi Jambi dan Kalimantan Selatan. Sementara pilgub di Provinsi Kepri yang diajukan paslon, Isdianto-Suryani, tidak memenuhi ambang batas.

Sedangkan, untuk pemilihan bupati (pilbup) ada 96 gugatan yang diusulkan. Dari total tersebut, hanya 22 daerah yang masuk ambang batas PHP Pilkada hingga 2 persen. Termasuk dari Provinsi Kepri, Kabupaten Karimun yang diajukan paslon, Iskandarsyah-Anwar. Dan Kabupaten Lingga yang diajukan paslon, Muhammad Ishak-Salmizi.

Ihsan Maulana mengatakan, meski banyak permohonan sengketa Pilkada yang tidak memenuhi ambang batas PHP, namun MK tidak akan serta merta akan menolak permohonan tersebut. Karena, MK akan menggeser ambang batas dari syarat formal menjadi pokok materi. Dengan kata lain, meski tidak memenuhi ambang batas, akan tetap diperiksa pokok permohonannya.

Sementara itu, sebelumnya Sekretaris umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepri, Bambang Dipoyono, menjelaskan gugatan yang dilayangkan ke MK bukanlah untuk mempersoalkan hasil pleno terkait selisih suara yang diperoleh. Namun, untuk membuktikan ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan sejumlah pihak pada Pilkada kemarin.

“Sebenarnya bukan memperkarakan selisih suara. Tapi, kami banyak menemukan upaya-upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif oleh pihak-pihak tertentu,” ungkapnya kepada Presmedia,id, Senin (21/12/2020) lalu.

MK Registrasi Permohonan Lengkap 18 Januari, Sidang Mulai 26 Januari 2021

Juru Bicara MK RI, Fajar Laksono, mengatakan pihaknya baru akan meregistrasi daftar permohonan gugatan Pilkada yang lengkap pada 18 Januari 2020 mendatang. Saat ini, proses gugatan PHP Pilkada masih dalam tahapan perbaikan permohonan untuk sengketa hasil Pilgub. Jika, dalam proses nanti permohonan gugatan sengketa Pilkada dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan agenda sidang yang dimulai pada 26 Januari 2021.

“Sidang akan digelar secara online, tetapi tidak menutup kemungkinan digelar offline sekiranya diperlukan menurut Majelis Hakim, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Fajar seperti dikutip Bisnis.com, belum lama ini.

Dipaparkan Fajar, permohonan PHP pada Pilkada 2020 mengalami lonjakan dibandingkan tahun 2017 dan 2018 lalu. Tercatat, pada 2017 pihaknya menerima PHP Pilkada sebanyak 60 usulan dan tahun 2018 sebanyak 72 usulan.

Sengketa Pilkada biasa terjadi dan hal yang wajar diusulkan para kandidat yang merasa kurang puas adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan pilkada. Dalam mengusulkan gugatan sengketa pilkada, paslon harus melengkapi syarat serta alat bukti yang kuat agar gugatan tersebut diterima dan ditindaklanjuti.

Adapun mekanisme pengajuan permohonan PHP Pilkada serentak 2020 dilakukan setelah pengumuman hasil pleno rekapitulasi suara KPU 13 – 23 Desember tingkat kabupaten/kota dan16 – 26 Desember 2020 tingkat provinsi.

Sedangkan untuk pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020 – 5 Januari 2021 tingkat provinsi, pengajuan permohonan pada 13 Desember 2020 – 5 Januari 2021 untuk kabupaten/kota.

Penulis : Ismail
Editor : Ogawa

Comments
Loading...