Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Korupsi Tambang Bauksit, Bumdes Desa Air Glubi Bagi Jatah Bauksit Rp 400 Juta

*CV.Dwi Karya Mandiri, Nambang Bauksit Illegal di Hutan Lindung PT.Gunung Sion

Sidang dugaan korupsi IUP-OP Tambang Bauksit dengan 12 Terdakwa dan menghadirkan 11 saksi yang dilaksanakan secara Online di PN Tanjungpinang Kamis (14/1/2021). (Foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maritim Jaya Desa Air Glubi mengaku menerima Rp 400 juta, hasil penjualan tambang bauksit illegal yang dikeruk dan ditambang terdakwa Jalil sebagai pimpinan Mitra BUMDES Maritim Jaya dari lahan hibah milik desa.

Hal ini dikatakan saksi Hendra selaku Direktur BUMDES Maritim Jaya dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Tambang Bauksit di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis(14/1/2021).

Hendra mengatakan, BUMDES Maritim Jaya berdiri sejak tahun 2017 yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa yang dan didanai dari dana desa serta memiliki lahan hibah milik desa.

Selanjutnya, pihaknya bersepakat dengan terdakwa Jalil, untuk melakukan penambangan dengan pejanjian seluruh dokumen perizinan termasuk izin tambang bauksit diurus oleh Jalil, dengan alasan untuk membangun rumah jaga dan kolam ikan seluas 40,50 meter persegi.

Tetapi pada kenyataannya, pengerukan lahan yang dilakukan tersebut adalah penambangan bauksit dengan menggunakan 2 sampai 3 unit alat berat.

“Dari penambangan itu, Kami menerima dana Rp4 ratus juta dari terdakwa Jalil. Dan uang itu dibagikan ke 315 KK warga desa air Glubi sebagai kompensasi, dan saya dapat gaji Rp2 juta per bulan,” sebut Hendra.

Hendra menyampaikan, total material bauksit yang diperoleh dan dikerok dari lahan tersebut ada sebanyak 15 ribu ton yang di jual kepada PT.Gunung Bintan Abadi (GBA).

“Itu berdasarkan kwitansi yang saya lihat,” jelasnya.

CV.DKM Nambang Bauksit Illegal di Hutan Lindung

Sementara itu, direktur CV.Dwi Karya Mandiri (DKM) Mansur Solor mengaku, melakukan penambangan illegal dan menjual material bauksit dari lahan hutan lindung yang diklaim milik PT.Gunung Sion. Sejumlah material bauksit itu, di jual ke PT.Gunung Bintan Abadi (GBA).

Dalam penambangan illegal baouksit di lahan hutan lindung yang diklaim Freddy Johannes lahanya itu, awalnya diajak dan dikenalkan oleh temanya ke terdakwa Junaidi, yang selanjutnya ditunjuk sebagai direktur CV.Dwi Karya Mandiri yang bergerak dibidang udidaya kepiting dan perkebunan.

“Saat ditunjuk sebagai direktur, saya cuma disuruh menandatangani dokumen saja, kalau yang mengurus seluruh perizinan adalah terdakwa Junaidi selaku Komenditer atau komisaris,” jelasnya.

Mansur Solor juga mengaku, tidak memiliki keahlian sebagai Direktur dan hanya bertindak sebagai perseroan Pasip, yang disuruh menandatangani dokumen saja dengan gaji Rp 7 juta pada bulan pertama.

“Tugas saya hanya disuruh menandatangani berkas. Pada bulan kedua. Tapi pada bulan kedua, gaji saya menurun karena hasil bauksit-nya menurun sehingga hanya digaji Rp 6 juta,” ucapnya.

Mansur menjelaskan dirinya bersama terdakwa Junedi, sebelumnya juga pernah bertemu dengan pemilik PT.Gunung Sion saksi Freddy Johanes. Terdakwa Junedi mengatakan kepadanya bahwa Freddy adalah pemilik lahan pertambangan bauksit tempat dirinya bekerja.

“Waktu itu ketemu Freddy untuk membicarakan penyewaan tongkang alat berat untuk pelaksanaan penambangan,” pungkasnya.

Sidang perkara Korupsi IUP-OP Tambang Bauksit dengan 12 Tersangk ini, hingga sore masih terus berlangsung di PN Tanjungpinang, dengan agenda memeriksa 11 orang saksi dari warga, Anggoro Mukti Wibisono sebagai ASN, Sugiono, PTT dan M Saproni THL ESDM Kepri.

Selain itu, juga turut diperiksa Direktur PT.BUMDES Maritim Jaya Ani Mulyani, Direktur CV.Hangtuah dan Mansur Solo sebagai Direktur Swakarya Mandiri.

Ke 12 terdakwa, didakwa jaksa Penuntut Umum, mengakibatkan kerugian Negara Rp.32,5 Milliar lebih, atas hilangnya potensi pajak dan PAD daerah dari pengerukan Bauksit yang dilakukan.

Ke 12 Tersangak dijerat dengan pasal 2 jo pasal 18 jo pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Koripsi, jo pasal 55 KUHP.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Comments
Loading...