Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Permohonan INSANI Ditolak, Tim Pemenangan Ansar-Marlin Sambut Baik Putusan MK

Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernnur nomor urut 2 Ansar-Marlin Ditetaapakan pemenng Pilkada Kepri (Foto: Dok -Presmedia/id).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 03 Ansar Ahmad-Marlin Agustina, menyambut baik putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang diajukan paslon 02 Isdianto-Suryani (Insani).

Ketua tim pemenangan paslon 03, Ade Angga menyatakan, sangat mengucapakan syukur alhamdulillah atas ditolaknya permohonan pasangan nomor urut 2 tersebut.

“Dengan keputusan MK ini, maka sudah jelas, Paslon Ansar-Marlin keluar sebagai pemenang Pilkada Kepri 2020,” ujarnya Selasa (16/2/2021).

Oleh karena itu, lanjut Ade Angga, Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat Kepri agar kembali dapat bersatu, sehingga tidak ada lagi label perbedaan politik paska keputusan MK itu.

“Kami berharap setelah adanya keputusan ini, tidak ada lagi label nomor 01, 02, maupun 03. Karena ini merupakan kemenangan masyarakat Kepri,” ungkap Ade Angga.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini menambahkan, setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Nantinya Ansar-Marlin akan fokus bekerja untuk memulihkan perekonomian Kepri pada pandemi COVID-19 saat ini.

“Oleh Karena itu, kami memohon doa dan restu dari seluruh masyarakat, agar proses menuju pelantikan nanti berjalan lancar,” harapnya.

Sebelumnya, MK RI menolak gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) calon gubernur Provinsi Kepri yang diajukan calon paslon 02, Insani, dengan nomor perkara 131/PHP.GUB-XIX/2021.

Putusan dibacakan 9 Hakim Mahkamah konstitusi yaitu, Anuar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin, Adams, Enny Nurbaningsi dan Suhartoyo dan Daniel Yusmic P.Foekh masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan secara daring.

Dalam putusanya, Majelis hakim MK menyatakan, Eksepsi termohon dan pihak terkait, mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum.

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Eksepsi lain dari pemohon dan terkait tidak dapat dipertimbangkan. Dalam Pokok permohonan, pemohon tidak dipertimbangkan,” kata Anuar Usman.

Penulis: Ismail
Editor  : Ogawa

Comments
Loading...