Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi IUP-OP Tambang Bauksit, JPU Tuntut ASN Pemko dan 9 Direktur Perusahan Non Tambang 5-8,6 Tahun Penjara

Sidang terbuka, dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut umum kepada 10 terdakwa korupsi IUP-OP tambang Boauksit berlangsung secara daring di PN Tanjungpinang (Foto;Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Sebanyak 10 terdakwa yang terdiri dari ASN Pemko Tanjungpinang, dan 9 direktur dan komisaris Perusahan yang terlibat dalam kasus korupsi IUP-OP pertambangan illegal di Bintan, dituntut Jaksa secara bervariasi dari 5 sampai dengan 8 tahun 6 bulan penjara.

Tuntutan dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kepri yang diketua Doddy Gazali Emil pada sidang onlien secara terpisah di Pengadilan Negeri Tipikor (PN) Tanjungpinang, Kamis (18/2/2021).

Selain tuntutan hukuman pokok, ke 10 terdakwa ASN dan pimpinan perseroan (Direktur-red) dan Perseroan komenditer perusahan dan Badan usaha itu, juga dihukum mengembalikan Uang pengganti (UP) kerugian negara.

Dalam tuntutannya, tim JPU Dodi Gazali Emil, menyatakan ke 10 terdakwa itu, terbukti bersalah, secara bersama-sama dengan terdakwa Amjon dan Azman Taufiq (Dituntut dalam berkas perkara terpisah-red) menguntungkan diri pribadi dan orang lain, dalam pemanfaatkan IUP-OP tambang bauksit yang dikeluarkan terdakwa Amzon dan Azman Taufiq, hingga mengakibatkan kerugian negara Rp32,4 Milliar.

Hal itu lanjut Doddy, sesuai dengan dakwaan primer ke 10 terdakwa, melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUHP.

“Atas perbutanya, meminta pada majelis hakim, agar menghukum masing-masing terdakwa dengan hukuman pokok, denda dan hukuman tambahan mengembalikan Uang Pengganti (UP) dari duit yang diperoleh masing-maising terdakwa atas penambangan, pengerukan dan penjualan material baukit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan keuangan negara Rp32,4 miliar,” sebutnya.

Dalam tuntutan itu, Doddy Gazali Emil menyatakan, menuntut terdakwa Bobby Satya Kifana eks ASN Pemko Tanjungpinang yang juga owner atau pemilik CV Sinar Buana Khatulistiwa dan terdakwa Wahyu Wiyono sebagai Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa dengan hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan penjara.

“Kedua terdakwa juga dituntut mengembalikan Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara Rp8,2 miliar. Jika tidak dikembalikan diganti dengan masing-masing hukuman 4 tahun penjara dan 3 bulan kurungan penjara,” ujarnya.

Dalam sidang terpisah, Jaksa juga menuntut terdakwa Arif Rate, terdakwa M Achmad, Edi Rasmadi dan Junaidi masing-masing dituntut dengan hukuman 7 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan penjara.

Selain hukuman pokok, terdakwa Arif Rate juga dituntut mengembalikan Uang Pengganti (UP) dari keuntungan tambang illegal dan merugikan keuangan negata sebesar Rp2,3 miliar. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 3 tahun dan 9 bulan kurungan penjara.

Demikian juga Terdakwa M Achmad, juga dituntut mengembalikan Uang pengganti dari dana yang dikorupsinya sebesar Rp2,5 miliar. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 3 tahun penjara dan 9 bulan kurungan.

Sedangkan untuk terdakwa Edi Rasmadi, juga dituntut untuk mengembalikan Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 3 tahun penjara dan 9 bulan kurungan penjara.

Untuk terdakwa Junaidi dituntut mengganti Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp1 miliar. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 3 tahun penjara dan 9 bulan kurungan penjara.

Sementara itu untuk terdakwa Harry E Malonda dan Sugeng masing-masing dituntut 7 tahun dan 6 bulan kurungan penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan penjara.

Kedua terdakwa Harry dan Sugeng juga dituntut mengembalikan Uang Pengganti (UP) kerugian negara dari dana yang di korupsinya sebesar Rp7,1 miliar. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 3 tahun penjara dan 9 bulan kurungan penjara.

Untuk terdakwa Djalil, dituntut 6 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan penjara. Djalil juga dituntut mengganti uang pengganti kerugian negara sebesar Rp800 juta. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 3 tahun penjara dan 3 bulan kurungan penjara.

“Terdakwa M Adrian dituntut dengan tuntutan 5 tahun dan 6 bulan kurungan penjara serta subsider 200 juta subsider 3 bulan kurungan penjara,” jelasnya.

Selain itu juga dituntut untuk mengganti uang pengganti atau kerugian negara dari dana yang di korupsinya sebesar Rp613 juta. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 2 tahun penjara dan 9 bulan kurungan penjara.

Usai mendengar tuntutan Jaksa, 10 terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan atas tuntutan JPU tersebut, dan akan mengajukan pembelaan, baik itu secara pribadi melalui PH nya.

Atas tanggapan terdakwa dan Kuasa hukumnya itu, Ketua Majelis Hakim, Guntur Kurniawan SH serta didampingi 4 Hakim Anggota, Corpoiner SH, Suherman SH, Weninanda SH dan Albiferri SH menyatakan menunda persidangan dengan mendengarkan pledoi pada Rabu (24/2/2021).

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Note: Berita ini telah diperbaiki dan diganti judul  dari “Bobby Eks ASN Pemko Dituntut Dan Wahyu Dituntut 8,6 Tahun Penjara,” menjadi “Korupsi di IUP-OP Tambang Bauksit, JPU Tuntut ASN Pemko dan 9 Direktur Perusahan Non Tambang 5-8.6 Tahun Penjara”  

Comments
Loading...