Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Progres LHKASN Bintan Baru Capai 50 Persen

*Ribuan ASN Bintan belum laporkan harta kekayaannya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bintan, Irma Annisa ketika dipanggil Bupati Bintan Apri Sujadi. (Foto: Hasura/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Pemkab Bintan melalui Inspektorat telah membuat akun resmi untuk ASN dalam membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Akun tersebut telah dibuat sejak tahun 2019. Namun hingga 2021 ini progresnya baru mencapai 50 persen.

Hal itu dikemukakan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bintan, Irma Annisa, kepada PRESMEDIA.ID sesaat usai menghadap Bupati Bintan, kemarin.

Irma meminta agar seluruh ASN di Kabupaten Bintan khususnya staff dapat menyelesaikan pembuatan LHKASN.

“Akun LHKASN Bintan ini sudah dibuat Inspektorat sejak 2019. Tapi sepanjang 2020 dan sampai 2021 baru mencapai 50 persen. Jadi masih ribuan lagi yang belum laporkan LHKASN,” ujar Irma.

Biasanya, imbuh dia, para ASN hanya mengetahui tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saja. Sedangkan LHKASN ini merupakan hal yang baru bagi mereka.

Namun, LHKPN ini hanya dibuat oleh ASN dari kalangan pejabat seperti Eselon I dan II serta kepala pelayanan atau kepala kantor. Lalu laporan tersebut untuk ditujukan ke KPK.

Sedangkan LHKASN ini, dikhususkan dibawah pejabat yaitu Eselon III dan IV serta staf dan pelaporannya ditujukan ke Kementerian PAN dan RB.

“Kalau LHKASN ini pelaporannya ditujukan ke Kementerian PAN dan RB melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat sebagai admin verifikasi pelaporannya,” jelasnya.

“Kewajiban pelaporan LHKASN ini berlaku bagi seluruh ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN, baik itu PNS golongan I sampai IV yang bukan pejabat,” jelasnya lagi.

LHKASN tersebut dituangkan dalam formulir. Jadi ASN mendaftarkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya. Kemudian juga harta kekayaan yang dimiliki pasangannya (suami/istri) serta anak-anak yang menjadi tanggungan.

“Maka untuk 2021 ini kita targetkan dan harapkan bisa mencapai 100 persen , pelaporannya,” demikian Irma.

Penulis: Hasura
Editor: Ogawa

Comments
Loading...