Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pemeriksaan KPK Diduga Terkait Cukai Rokok di BP-KPBPB Bintan

Mantan Kepala DPMPTSP Bintan Mardiah saat turun dari ruangan Antan Seludang Polres Bintan usai diperiksa Penyidik KPK. (Foto: Charles/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kendati para berkompeten enggan berbicara mengenai pemeriksaan penyidik KPK di Mapolres Tanjungpinang terhadap sejumlah pejabat Pemkab Bintan, Kamis (25/2/2021).

Namun kuat dugaan kehadiran lembaga anti rasuah itu, tengah melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan (Pulbaket) seputar hilangnya cukai rokok di tiga wilayah Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) di Kepri, yakni, Tanjungpinang, Bintan dan Tanjungbalai Karimun dan satu wilayah di BP_KPBPB Sabang Provinsi Nangroe Aceh, dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp27 triliun.

Sebelumnya, KPK juga melakukan supervisi atas potensi hilangnya triliunan rupiah penerimaan pajak negara dari cukai hasil tembakau (CHT). Karena tidak adanya kontrol atas kuota rokok di BP-KPBPB termasuk di BP-KPBPB Bintan.

Dikutip dari CNN.com, Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana menyampaikan total potensi cukai rokok yang hilang pada periode 2018 hingga 2024 bisa mencapai Rp27 triliun. Angka tersebut berasal dari nilai pembebasan CHT dari lima KPBP yakni Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Batam, dan Sabang.

“2018 kami melaksanakan kajian, bagaimana pelaksanaan KPBPB ini, mereka masuk dalam wilayah hukum negara tapi terpisah dari wilayah kepabeanan. Tempat lain mendapatkan pajak, mereka diberikan kebebasan,” ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (18/6/2020) lalu.

Wawan mengungkapkan pembebasan cukai rokok di lima Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Bintan tersebut, sudah dihentikan pemerintah sejak pertengahan tahun 2019.
Pencabutan fasilitas cukai tersebut mulai berlaku setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan nota dinas salah satunya nomor ND-466/BC/2019 pada 17 Mei 2019.

“Dengan demikian enam tahun, dari 2019-2024 kita bisa menyelamatkan Rp27 triliun cukai rokok kalau dihitung secara eksponensial di lima daerah tersebut,” pungkasnya.

Menurut Wawan, potensi cukai di tiap kawasan tersebut bisa hilang jika pembebasan fasilitas cukai hasil tembakau tidak dihentikan. Sebab lima KPBPB tersebut cenderung tak memiliki kesamaan pembatasan soal kuota rokok.

“Ada yang berdasarkan prevalensi, jumlah wisatawan, mobilitas penduduk, bahkan ada beberapa tempat yang tidak jelas,” tuturnya.

Imbasnya, pada tahun 2018, pemerintah membebaskan cukai rokok sebesar Rp942,1 miliar di lima kawasan tersebut dengan jumlah rokok mencapai 2,5 miliar batang.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di kawasan tersebut, kata Wawan konsumsi rata-rata rokok per orang bisa mencapai ratusan batang per hari.

“Kalau dihitung di Tanjungpinang saja kurang lebih per orang menghabiskan 345 batang per hari termasuk bayi sudah dihitung oleh kita, Tidak masuk akal,” pungkasnya.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Comments
Loading...