Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tim KPK Geledah Kantor BP Kawasan Bintan

Anggota Polisi saat berjaga di kantor BP.Kawasan Bintan, Sementara sejumlah tim KPK sedang melakukan penggeledahan di dalam kantor (Foto: Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Badan Kawasan (BP) Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Bintan sekiar pukul 08.30 WIB, di jalan Tanjung Uban Km 16 Toapaya Kabupaten Bintan, Senin(1/3/2021).

Pantauan di BP Kawasan Bintan, sejumlah anggota KPK sedang berada didalam kantor melakukan penggeledahan. Sementara sejumlah personil anggota Polisi dari Polres Bintan, dengan seragam lengkap dan senjata laras panjang terlibat berjaga di luar kantor.

Satpam Kantor BP Kawasan Bintan Ischak, mengatakan, ada sebanyak 5 anggota KPK yang masuk kedalam kantor, dan ditemani beberapa staf BP.Kawasan.

“Ada 5 orang (KPK) yang masuk setengah jam yang lalu,”katanya pada PRESMEDIA.ID.

Selain di kantor BP Kawasan Bintan, informasi yang diperoleh media ini, tim KPK juga melakukan penggeledajan di kantor Bupati Bintan. Namun hingga berita ini di turunkan, belum ada penjelasan resmi dari KPK, apakah penggeledahan ini terkait dengan penyidikan dugaan korups dan gratifikasi di pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

Sebelumnya, Plt juru Bicara KPK, Ali Fikri juga mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan (Sidik) dugaan korupsi pengaturan barang kena Cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

Ali menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memeriksa 3 saksi di Mapolres, Jumat (26/2/2021) lalu. Ketiga orang yang diperiksa penyidik KPK itu adalah Mardiah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) kabupaten Bintan, Kepala BP Bintan 2011-2016.

Kemudian Muhammad Hendri, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dan Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2011-3013, dan Radif Anandra, Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Namun demikian, mengenai peningkatan status tersangka dalam kasus yang disidik tersebut, Ali Fikri mengatakan, menjadi kebijakan pimpinan KPK dan akan diumumkan setelah penangkapan atau penahanan dilakukan terhadap para tersangka.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...