Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tindak Lanjuti LHP-BPK, Gubernur Kepri Sanksi Sejumlah Kepala OPD Kepri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Foto: Ismail/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri memberikan sejumlah sanksi kepada Kepala OPD dan meminta tindak lanjut perbaikan, atas pelaksanaan program dan penggunaan dana Covid-19 dari APBD Kepri 2020.

Gubernur provinsi Kepri Ansar Ahmad menyebut, apa yang rekomendasi Banggar DPRD melalui Rapat paripurna sebagian juga sudah ditindak lanjuti dinas OPD terkait.

“Tadi juga kita sudah dengar, LHP itu kan menyampaikan capaian pemerintah atas penggunaan dana dalam penanganan Covid-19 di Kepri. Memang ada beberapa catatan, dan hal itu akan tetap kami tindak lanjuti,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna penyampaian Laporan Banggar atas LHP-BPK di DPRD Kepri Kamis (4/3/2021).

Pemerintah kata Ansar, akan terus mengevaluasi dan wakil gubernur Kepri untuk melakukan pengawasan tindak lanjut penyelesaiannya.

Selain itu sebutnya, Inspektorat provinsi Kepri, juga sudah menindaklanjuti ke dinas instansi terkait, dengan melaporkan tindak lanjut penyelesaiannya.

Memang sebut mantan anggota DPR-RI ini, dalam pendistribusian Sembako bantuan Covid, ada beberapa temuan, karena memang jumlah yang didistribusikan tidak sedikit.

“Saya juga tidak mau suudzon dulu dan akan mengevaluasi, mungkin pembagian sembako itu salah sasaran, dikarenakan adanya kelalaian mekanisme dari awal. Memberikan, Tugas pada OPD itu, tanpa data penerima. Nanti akan kami coba rujuk lagi dan tindak lanjuti, yang penting barangnya tetap sampai,” sebutnya.

Karena katanya, bantuan sembako Covid itu, secara substansi sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi secara administrasi mungkin ada kekurangan dalam hal penggunaan anggarannya.

“Tindak lanjutnya, selain melakukan perbaikan, ya paling kita tegur kepala dinas, kepala rumah sakit, dan OPD lainnya. Karena dalam perencanaan bisa jadi, mereka kurang berkonsultasi dengan inspektorat,” sebutnya.

Sejumlah sanksi itu tertuang didalam rekomendasi Badan Anggaran DPRD Bintan, sebagaimana dibacakan wakil ketua DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono dalam sidang paripurna DPRD Kepri.

Atas temuan Pengadaan Laptop pada RSUD Raja Ahmad Tabib Sebesar Rp65.450.000,00 Tidak Sesuai Untuk Penanganan Covid-19, ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi moral kepala Kepala Direktur RSUD Raja Agmad Thabib (RAT) Provinsi Kepri,

Intensitas Pandemi COVID Kepri Menurun

Selain itu kata Ansar, saat ini intensitas Pandemi Covid-19 di Kepri sudah mulai menurun berdasarkan evaluasi secara umum. Namun demikian, pemerintah akan lebih gencar dan melakukan usaha dalam menurunkan angka penularan.

Hal itu dapat dilakukan dengan percepatan pelaksanaan vaksin, peningkatan protokoler kesehatan, serta pemberian pemahaman dan edukasi, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya covid.

“Nanti kami akan gelar rapat internal dulu, untuk membahas dan merancang secara internal kebijakan yang akan kita terapkan. Kemudian akan kami lanjutkan dengan rapat bersama gugus tugas dan SKPD, Harapan saya, penanganan covid-19 di Kepri dapat dilakukan dengan konsisten,” ujarnya.

Pemerintah lanjutnya, nanti akan mengidentifikasi tempat-tempat rawan penularan dan menempatkan setiap hari petugas jaga secara secara konsisten.

“Kita bisa bagi tugas bersama TNI dan Polri. Seperti contohnya, di Pasar Bintan Center. Setiap hari, mesti ada 3 petugas pengontrol disana, Apakah nanti melalui bantuan dari TNI, Polisi, kemudian petugas Kesehatan setiap hari bergantian. Begitu juga tempat lain yang rawan seperti pasar, ditempat-tempat hiburan malam di Batam dan daerah lainnya. nanti akan kita buat mekanismenya,” ujarnya

Penulis:Redaksi
Editor : Redaksi

Comments
Loading...