Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Ini Sejumlah Temuan BPK Atas Penanganan dan Dana Bantuan Covid-19 di Kepri

Data tidak transparan bansos covid-19 banyak bermasalah (foto:Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan tindak lanjut atas temuan dan ke tidak patuhan, pemerintah provinsi Kepri dalam penanganan dan penggunaan anggaran Covid-19 tahun 2020.

Dari Rp320 miliar lebih dana refocusing anggaran APBD 2020 Provinsi Kepri untuk penanganan Covid-19 menimbulkan banyak temuan dan penanganan pandemi Covid-19 di Kepri menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum optimal.

Dari data yang dihimpun PRESMEDIA.ID, sejumlah temuan LHP-BPK atas penanganan dan penggunaan dana APBD untuk penanggunalan Covid-19 itu antara lain, belum optimalnya upaya Pemerintah Kepri untuk Penyediaan Jejaring Laboratorium dalam pemeriksaan sweb. Demikian juga penatalaksanaan pengambilan dan pengiriman spesimen swab, demikian juga pelacakan kasus melalui pelacakan kontak dari fasilitas tertutup.

Kunjungan pasien ke Fasilitas Kesehatan, Data Kasus ILI/SARI dari FKTP dan FKRTL dan penemuan kasus ditempat kerja, juga dikatakan belum sepenuhnya optimal. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan program dan penggunaan dana Covid-19 banyak yang menimbulkan tanda tanya, yang mengakibatkan temuan.

Hal yang sama juga dikayakan Badan Anggaran DPRD Kepri. Refocusing Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 dengan alokasi anggaran APBD Rp230 Miliar pada 2020, yang terealisasi hanya sebesar Rp168.700 Miliar atau 73,22 persen yang digunakan.

Alokasi anggaran itu digunakan untuk urusan penanganan kesehatan, penanganan sosial dan penanganan dampak ekonomi. Namun dalam realisasinya, terdapat beberapa temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Diantara sejumlah temuan itu terdiri dari:

Penggunaan anggaran Covid-19 yang digunakan untuk membeli Laptop, dengan harga 65.450.000,00, yang tidak sesuai untuk penanganan COVID-19. Terdapat potensi kemahalan harga atas Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak didukung dengan dokumen dan bukti pembentuk kewajaran harga.

Dalam pengadaan barang dan Jasa kegiatan penanganan Covid-19, BPK juga menyebut OPD dan PPK di provinsi Kepri, melalui pihak ketiga, tidak memanfaatkan fasilitas insentif pajak dalam pengadaan barang secara optimal.

Demikian juga barang sumbangan pihak ketiga dari Badan usaha swasta, BUMN, dan pihak swasta lainya, Penatausahanya tidak dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tidak tertib, mengenai nama dan asal sumbanga, jenis dan jumlah.

Bidang penanganan kesehatan, juga ditemukan, belum dibayarkannya insentif tenaga Kesehatan di RSUD Raja Ahmad Tabib untuk Periode Agustus sampai dengan Oktober 2020 dan di RSUD Engku Haji Daud untuk Periode Juni sampai dengan Oktober 2020.

Untuk rogram sosial, pemberian paket sembako kepada seluruh masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui dinas perdagangan dan Dinas sosisl tidak melakukan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial secara baik.

Dibidang pendidikan, juga ditemukan pembebasan sumbangan pendanaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK/MA/SLB Negeri dan Swasta di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk pemberiaan bantuan, BPK juga menyebut, Komunitas Masker Tanjungpinang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial modal kerja dari Rp1 Milliar yang dianggarakan Pemerintah.

Atas dasar itu, BPK merekomendasikan, agar gubernur provinsi Kepri, memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib yang belum melakukan pengawasan perencanaan kegiatan penanganan Covid-19. Memberikan sanksi kepada Kepala Sub-Bagian Penyusunan Program dan Perencanaan yang belum optimal dalam melakukan perencanaan.

BPK juga meminta Gubernur, agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib serta Direktur RSUD Engku Haji Daud, agar PPK Kegiatannya melakukan verifikasi atas kelengkapan bukti kewajaran harga dalam kegiatan penanganan Covid-19, melakukan audit kegiatan penanganan Covid-19.

BPK juga merekomendasikan agar gubernur memberikan sanksi kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP).

Memerintahkan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan persediaan BHP yang diperoleh dari sumbangan pihak ketiga.

Menginstruksikan PPTK Percepatan Penanganan Covid-19 agar berkoordinasi dengan Pengurus Barang Pengguna BPBD terkait pencatatan inventaris barang daerah serta menginstruksikan pengurus barang agar menatausahakan barang sumbangan dari pihak ketiga sesuai ketentuan.

Demikian juga, kepada Kepala dinas Sosial dan Kepala dinas perdagangan Provinsi Kepri, juga diminta diberikan sanksi, dan menindak lanjuti temuan LHP BPK.

Penulis : Redaksi
Editor   : Redaksi

Comments
Loading...