Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Penyaluran Bansos Bermasalah, DPRD Sebut Dinsos Kepri Tidak Mampu Validasi data DTKS Warga

ilustrasi Bansos (Foto:Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepri menyebut, amburadul dan tidak jelasnya golongan masyarakat penerima sembako Bantuan COVID-19 provinsi Kepri 2020 disebabkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak jelas di Dinas Sosial Provinsi Kepri.

Atas dasar itu, badan anggaran DPRD Kepri atas LHP-BPK menyatakan, Dinas Sosial Provinsi Kepri tidak menjalankan fungsinya secara optimal, untuk memverifikasi dan validasi DTKS ke Kabupaten Kota, dan tidak mampu menyajikan data yang baik terhadap Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial.

“Dinas sosial Provinsi Kepri tidak mampu menjalankan fungsinya melakukan verifikasi dan validasi secara optimal atas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat penerima bansos di Kabupaten Kota,” sebut Raden Hari Tjahyono dalam laporannya.

Data dan Tanda Penerima Bansos Tidak Ada

Sebagaimana diketahui, dari Rp230 Miliar anggaran percepatan Penanganan Covid-19 di Kepri Rp127,5 Miliar digunakan untuk pengadaan 425 ribu paket bantuan sembako bagi masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepri dengan menggandeng 6 rekanan pihak ketiga yang mengadakan paket sembako di kota Tanjungpinang, Batam, Lingga, Karimun, Anambas dan Natuna.

Dari rencana program, 425 ribu yang harus diadakan, ternyata seluruh sembako yang diadakan hanya 370,350 paket.

Dari 370,350 paket sembako untuk masyarakat 6 kabupaten kota itu, sejumlah masyarakat penerima juga tidak terverifikasi, sebagai warga masyarakat yang layak mendapatkan bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bahkan, dalam pembagian, dari ribuan warga Kepri yang disebut menerima sembako Covid-19 itu, juga tidak dilengkapi dengan bukti penerimaan atau ampra nama dan tandatangan warga penerima.

Jumlah itu, terdiri dari Kota Tanjungpinang sebanyak 34.090 paket yang disalurkan, yang terverifikasi hanya 34.038 warga berdasarkan tanda tangan. Sementara 212 Paket lainnya tidak jelas dan tidak ada bertanda tangan penerima. Dari 34.038 keluarga penerima, 52 warga juga belum ada amprah penerima barangnya.

Kabupaten Natuna, jumlah paket yang disalurkan hanya 3.275 paket, Jumlah paket hasil verifikasi 3.275 KK, dari jumlah itu, hanya 3.161 yang bertandatangan sementara 114 KK yang disalurkan tidak bertanda tangan.

Kota Batam dari 284.223 paket yang disalurkan yang terverifikasi hanya 9.720 KK, dari jumlah itu hanya 9.375 KK penerima yang bertandatangan sementara 345 KK lainnya yang katanya disalurkan tidak bertanda tangan. Sementara 238.503 KK lainnya hingga saat ini belum diverifikasi.

Kabupaten Karimun, dari 35.000 jumlah paket yang disalurkan, 35.000 belum ada yang diverifikasi layak atau tidak menerima. Sementara Kabupaten Anambas dari 6.881 paket yang disalurkan, hasil verifikasi hanya 2.445 KK yang layak menerima. Dari jumlah itu, 2.409 KK bertanda tangan sedangkan 36 KK Lainnya bertanda tangan, sedangkan sisanya 4.436 belum diverifikasi.

Kabupaten Lingga dari 6.881 paket disalurkan juga belum ada yang diverifikasi.

Atas dasar itu, Banggar DPRD minta gubernur Provinsi Kepri merekomendasikan kepada Gubernur, untuk menindak lanjuti temuan LHP-BPK tersebut memerintahkan Kepala dinas Sosial Provinsi Kepri untuk melakukan validasi data DTKS warga masyarakat kurang mampu di Kepri.

DPRD juga meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian provinsi Kepri agar menindak lanjuti temuan BPK, serta teguran keras kepada Kepala dinas Perdagangan dan perindustrian Provinsi Kepri sebagaimana rekomendasi BPK.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...