Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kominfo Terbitkan Pedoman Seleksi dan Evaluasi Penyelenggara Multipleksing

Menteri Kominfo RI Johnny G Plate saat konferensi pers secara virtual pada Rabu 10 Maret 2021. (foto: indonesia.go.id/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerbitkan pedoman tentang evaluasi dan seleksi penyelenggara Multipleksing di 22 Provinsi. Agar, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja pasal migrasi penyiaran teresterial ke digital atau analog switch off (ASO) sesuai target pada November 2022.

“Kami telah menetapkan pedoman seleksi melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi dan seleksi penyelenggara multiplesing siaran televisi digital,” ujar Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate melalui konferensi pers secara virtual pada Rabu (10/3/2021) dilansir laman resmi Republik Indonesia.

Adanya kebijakan ini, lanjut Johnny, akan mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan multipleksing yang akan dilakukan lembaga penyiaran swasta (LPS). Pihak tersebut, yang akan memberikan pelayanan frekuensi penyiaran digital kepada stasiun televisi.

“Mekanisme seleksi untuk memilih LPS sebagai penyelenggara multipleksing,” katanya.

Dengan adanya aturan di atas, maka pihaknya akan segera melakukan seleksi penyelenggaraan multipleksing siaran digital mulai dari 5 April 2021. Para LPS yang berminat dapat mengakses situs seleksimuk.kominfo.go.id untuk melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara.

Proses seleksi yang dilakukan oleh Kominfo, akan dilakukan secara transparan. Sehingga, berbagai elemen dapat melakukan pengawasan terhadap proses seleksi penyelenggara multipleksing yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo.

“Pelaksanaan seleksi akan dilakukan secara daring atau di dalam jaringan melalui situs yang bisa diawasi secara transparan,” katanya.

Terdapat 22 provinsi yang akan dilakukan seleksi antara lain, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Tak hanya itu, Kementerian Kominfo juga menerbitkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 90 tahun 2021 tentang pembentukan tim evaluasi dan seleksi penyelenggara multipleksing siaran televisi digital. Dalam kebijakan ini, tim evaluasi dan seleksi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan pedoman yang berlaku di atas.

Dengan begitu, tata cara pelaksanaan seleksi dan evaluasi dapat memegang teguh asas profesional, kredibel, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang diterbitkan sebelumnya. Hal itu berpotensi besar membuat proses hasil seleksi dan evaluasi terhadap penyelenggara semakin berkualitas.

Dampaknya, kualitas televisi digital dalam negeri dapat diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai pelosok tanah air.

“Semoga proses seleksi ini kelak menghasilkan penyelenggara multipleksing terbaik yang bisa diandalkan untuk persiapan menuju ASO sesuai jadwal yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja,” tuturnya.

Penulis: Redaksi
Editor: Ogawa

Comments
Loading...