Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Dilimpahkan Jaksa, PN Segera Sidangkan Dua Tersangka Korupsi DIJP BUMD Bintan

Kejaksaan Negeri Bintan saat menggelar presrilies Penetapan tersangka Mantan Dirut dan Kepala Devisi BUMD Bintan dalam Korupsi DIJP Rp1,7 M di Kejari Bintan.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang akan segera menyidangkan dua tersangka korupsi Dana Investasi Jangka Pendek (DIJP) di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Bintan Inti Sukses (BIS) Bintan 2016 dan 2017 dengan tersangka Risalasih Tedy Ridwan.

Ke dua tersangka, merupakan mantan Dirktur Utama (Dirut) dan Kepala Devisi Keuangan BUMD Bintan yang sebelumnya ditetapkan Penyidik Kejaksaan negeri Bintan.

Humas PN Tanjungpinang Eduart MP Sihaloho, mengatakan sidang perkara dua tersangka Korupsi BUMD Bintan itu, akan dilaksanakan setelah sebelumnya berkas perkaranya dilimpah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bintan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada Jumat kemarin.

“Saat ini berkasnya sudah diterima PN dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bintan,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Eduart MP Sihaloho, Senin(15/3/2021).

Selanjutnya, kata Eduart, berkas perkara ke dua tersangka masih diregistrasi dan menunggu penetapan Majelis Hakim yang akan menyidangkan oleh Ketua PN.

“Nanti setelah ketua PN menunjuk hakimnya, baru majelis menentukan kapan waktu sidang dimulai,” jelasnya.

Terpisah, Kepala seksi Intelijen (Kasiintel) Kejaksaan Negeri Bintan Mustofa, juga membenarkan telah melimpahkan berkas perkara korupsi DIJP (BUMD) PT.BIS Bintan 2016 dan 2017 itu ke PN Tanjungpinang.

Saat ini lanjutnya, pihak Kejaksaan masih menunggu penetapan hakim yang memeriksa dan hari persidangan perkara tersebut.

“Iyah, sudah kami limpahkan Jumaat kemarin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bintan menetepkan Risalasih dan Tedy sebaga tersangka korupsi Dana Investasi Jangka Pendek (DIJP), yang mengakibatkan kerugian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Bintan Inti Sukses (BIS) Bintan 2016 dan 2017 Rp.1,7 milliar.

Ke dua tersangka, dinilai telah menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku dan kebijakanya bertentangan dengan AD/ART perusahaan, Rencana Kerja Perusahaan, serta tanpa persetujuan Komisaris.

Atas perbuatanya, Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Kemudian Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...