Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Minim Fungsi, Penunjukan Staf Khusus Gubernur Sarat Dengan Politik Balas Budi

Akademisi dan Pengamat Politik serta Pemerintahan, Zamzami A Karim (Foto:Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Penunjukkan 14 orang staf khusus Gubernur Kepri dari pengurus Partai, Timsukses dan bahkan mantan Narapaidana korupsi, dinilai sarat dengan politik dan bagai-bagi jabatan.

Pengamat politik dan pemerintahan, Zamzami A Karim, mengungkapkan dari era Gubernur HM Sani, Nurdin Basirun sampai di era Isdianto, figur-figur yang menempati jabatan staf khusus gubernur, selalu didominasi tim sukses dan orang-orang dekat yang berkuasa.

Artinya lanjut Akademisi ini, ada kesan sebagai politik balas budi, sehingga ada bagi-bagi jabatan. Padahal, secara keefektifan, hingga saat ini, jabatan staf khusus itu tidak memiliki produk atau kerja nyata yang tampak membantu kepala daerah demikian juga kepentingan masyarakat.

“Secara kualifikasi, selama ini jabatan staf khusus ini hanya orang-orang dekat Gubernur saja,” ungkapnya, Senin (15/3/2021).

Oleh karena itu, lanjut Zamzami, jika Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, kembali mengulang tren yang sama pada periode sebelumnya. Maka, sama saja Ansar mengulang kesalahan yang sama.

Apalagi lanjutnya, diawali masa kepemimpinannya Ansar sebelumnya sudah mengingatkan seluruh OPD, agar berhemat dalam menggunakan anggaran untuk kegiatan yang bermanfaat.

“Berarti itu hanya paradoks saja, mengingat jabatan staf khusus ini akan dibayar dengan gaji yang besar dari APBD, Namun sumbangsihnya tidak sebanding,” kata Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang ini.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Publik dan Kemasyaratan, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Adji Suradji Muhammad, menyampaikan memang keberadaan staf khusus tergantung pada kebijakan Gubernur sebagai kepala daerah.

Kondisi tersebut dilakukan, jika memang kinerja dari internal Pemprov Kepri dinilai belum optimal. Namun kebijakan tersebut harus sesuai dengan regulasi atau payung hukum. Karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Namun demikian, jika dilihat dari kacamatanya struktur pemerintahan saat ini, Kepala Daerah sudah didukung dengan Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD sebagai pembantunya dalam bekerja untuk mewujudkan visi-misinya sebagai Gubernur.

“Tentu akuntabilitas keuangan daerah harus bisa dipertanggungjawabkan dengan kinerja, bukan akomodasi politik semata,” jelasnya.

Karena lanjut Adji Suraji, yang namanya staf khusus Gubernur selalu mengakomodir kepentingan politik atau pihak-pihak yang berkontribusi besar atas kemenangannya pada kontestasi politik.

Ia menegaskan, jika motivasi penunjukkan staf khusus yang dilakukan adalah untuk bagi-bagi kekuasaan, tentu ini sangat tidak tepat. Jika pun dibutuhkan dan memang perlu, harusnya ada rekrutment melalui open bidding atau asesmen.

“Karena selama ini, penunjukan Staf khsusu ini terkadang menjadi kecurigaan dan pertanyaan, staf khusus ini mempunyai peran khusus atau tidak,” sebutnya.

Suradji juga menyatakan, selama ini, staf khusus kepala daerah itu selalu menggunakan APBD, bukan dari dana taktis kepala daerah. Sementara, tanggungjawab kinerja staf khususnya sendiri tidak pernah terlihat.

Penulis:Ismail
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...