Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pengangkatan Stafsus Gubernur Menandakan OPD Kepri Tak Mampu Bekerja

*Zamzami: Cuman Jadi Pembisik, Keberadaan Stafsus Tidak Memberikan Kontribusi

Anggota DPRD Kepri Uba ingan Sigalingging (Foto:Ismail/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Wacana pengangkatan 14 staf khusus Gubernur Kepulauan Riau mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, selain dari Akademisi, anggota DPRD Kepri Uba Ingan Sigalingging menyebut pengangkatan dan penggajian Staf khusus akan menjadi beban APBD.

Legislator Hanura ini, juga mengatakan, jika benar upaya Gubernur Kepri mengangkat 14 staf khusus, maka bisa dimaknai bahwa ASN dilingkungan Pemprov Kepri mulai dari tingkat Sekda, Staf Ahli, hingga Kepala OPD tidak mumpu untuk menyokong kinerja kepala daerah.

“Saya kira ini hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena hal ini dapat dimaknai bahwa ASN di lingkungan Pemprov Kepri mulai dari Sekda, Staf Ahli dan OPD, nggak ada yang mumpuni, dan bisa memback-up kinerja Gubernur Kepri,” ujarnya menjawab konfrimasi PRESMEDIA.ID Senin (15/3/2021).

Ia mengatakan, pengangkatan 14 staf khusus itu, juga bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur yang mendorong efisiensi dan penghematan anggaran, dengan meminta OPD memangkas sejumlah program yang tidak bermanfaat.

Apalagi, saat ini APBD Kepri mengalami penurunan dan defisit, tentu diperlukan langkah-langkah penghematan dan efesiensi yang sangat letat, hingga tidak membebani anggaran APBD.

“Tapi jika ke 14 Staf khusus tersebut juga akan digaji dari APBD, maka harus transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Kalau pun Gubernur bersikeras mengangkat staf khusus, lanjutnya, maka hendaknya harus ada sejumlah pertimbanga, seperti kebutuhan secara objektif yang dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta hubungan kordinasi kinerjanya.

“Sehingga, keberadaan Stafsus ini tidak menggangu kinerja OPD dilingkungan Pemprov Kepri,” ujarnya.

Kemudian lanjut Uba staf khusus yang diangkat, juga harus orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kualifikasi khusus sebagai tenaga profesional dan diharapakan dapat membantu kepala daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di sejumlah bidang.

“Jadi bukan main caplok orang-orang yang berlatarbelakang dari timses di pilkada atau Parpol,” ujarnya.

Dan jika hal dilakukan lanjutnya, dikhawatirkan Gubernur Kepri lebih mengutamakan kelompoknya, bukan bekerja untuk kepentingan masyarakat Kepri.

Apalagi seperti yang disampaiakan, terdapat salah seorang Stafsus yang pernah menjadi Narapidana kasus korupsi. Hal ini tentu menjadi catatan buruk bagi Gubernur Kepri.

“Saya berharap Gubernur Kepri harusnya dapat lebih fokus meningkatkan kwalitas SDM dan pelayanan Publik pada masyarakat di Pemprov Kepri,” harap Uba.

Hanya Jadi Pembisik, Keberadaan Stafsus Tidak Memberikan Kontribusi

Sebelumnya, Pengamat politik dan pemerintahan, Zamzami A Karim mengatakan, kepemimpinan Gubernur HM Sani, Nurdin Basirun dan Isdianto tidak terlepas dari penunjukkan staf khusus yang  identik dengan latar belakang politik balas budi.

Artinya, kepala daerah, hanya memilih figur-figur yang berasal dari tim sukses dibandingkan tenaga profesional. Bahkan, dalam hal kinerja pun, keberadaan staf khusus yang ditunjuk terkesan, tidak memberikan kontribusi.

Padahal, kesejahteraan staf khusus dibayarkan melalui APBD yang seharusnya punya tupoksi dan target yang dicapai.

“Cuma jadi pembisik saja, pemilihannya juga berasa dari orang dekat gubernur dan tim sukses. Padahal tim sukses ini sifatnya kerja sukarela, kalau memang jadi staf khusus sukarela saja,” demikian Zamzami.

Penulis:Ismail
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...