Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi Anggaran Makan Minum, Hakim PT Riau Tambah Hukuman Mantan Sekwa Batam Jadi 10 Tahun Penjara

Ilustrasi Hakim Saat Menjatuhkan Putusan.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang-Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekan Baru menambah hukuman mantan sekwa Batam, terdakwa Asril dari 6 tahun menjadi 10 tahun penjara, dalam korupsi anggaran makan minum unsur pimpinan DPRD Batam periode 2017-2018 sebesar Rp.2 Milliar.

Putusan dijatuhkan Hakim Tinggi PT Riau, Asli Ginting sebagai ketua, dibantu hakim anggota H.Dasniel Brh Tusdirman Yusuf dan Mf.Eva Juniar Simamora di PT Riau sebagai mana putusan nomor: 1/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR yang dikutip PRESMEDIA.ID dari situs direktorat putusan Mahkam Agung RI.

Dalam putusanya, majelis Hakim PT Riau menyatakan, mengabualkan permintaan banding Penuntut Umum dan menolak banding dari terdakwa.

“Memperbaikai outusan PN tindak pidana Negeri Tanjungpina, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PN TPG tanggal 8 Januari 2021. Sekedar mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan pada terdakwa Asril bin M.Rasid serta lama pidana kurungan pengganti, jika denda tidak dibayar dan pidana pengganti , dan apabila uang pengganti tidak dibayar,” ujar majelis hakim.

Menyatakan, terdakwa Asril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asril dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp.500 juta, apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” ujarnya.

Mengukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.995 Miliar, dengan ketentuaan, apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan putusan ini berkekuran hukum tetap, maka harta bendanya dapat disitas oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara,” tegasnya.

Putusan ini, lebih berat 4 tahun dari putusan Hakim PN Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, yang sebelumnya hanya mengukum terdakwa Asril selama 6 tahun.

Putusan Hakim PT.Riau ini, juga bertambah 2 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendarstyah YT yang sebelumnya menuntut Terdakwa Asril 8 tahun penjara.

Pada putusan PN Tipikor Tanjungpinang, majelis Hakim yang saat itu diketuai Guntur Kurniawan didampingi Suherman dan Alibiferi, hanya menghukum terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara.

Majelis Hakim menyatakan, terdakwa Asril sebagai sekretaris DPRD Batam, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwan primer.

Dalam putusan Hakim PN sebelumnya itu, selain pidana penjara, terdakwa Asril juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 1.974.993.044 dengan ketentuan jika tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 tahun.

Humas PN Tanjungpinang Eduart MP Sihaloho, yang dikonfirmasi dengan putusan PT Riau atas terdakwa Asril mantan sekwa DPRD Batam ini mengatakan, belum menerima secara resmi Putusan PT Riau itu. Namun, Eduart tidak menampik, jika memang putusan itu sudah ada disitus derektorat Putusan MA dan bisa diakses.

“Secara resmi PN Tanjungpinang belum menerima dokumen putusanya, Kemungkinan masih dalam pengiriman. Jika sudah diterima PN akan langsung menyampaikan kepada Jaksa dan terdakwa serta Kuasa Hukumnya,” sebut Eduart.

Kuasa Hukum dan terdakwa, juga belum memberi tanggaan atas putusan Hakim PT Riau ini, apakah menerima atau menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya, kasus korupsi belanja konsumsi unsur pimpinan DPRD Batam  2017-2019 ini merugikan keuangan pemerintah kota Batam Rp 2 milliar. Korupsi anggaran makan minum konsumsi unsur pimpinan DPRD Batam ini terkuak, karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

Adapun modus terdakwa dalam korupsi yang dilakukan, adalah dengan cara memecah anggaran makan minum unsur pimpunan DPRD kota Batam 2017 hingga 2019 dengan sistim penunjukan langsung dan laporan pertanggungjawabanya dibuat secara fiktif.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi  

Comments
Loading...