Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Besaran BLT Lansia dan Janda di Bintan Ditetapkan Setelah Pendataan

Bupati Bintan Apri Sujadi didampingi Sekda Bintan Adi Prihantara menemui para lansia dan menyerahkan sembako.

PRESMEDIA.ID, Bintan – Pemerintah kabupaten Bintan, hingga kini belum menetapkan jumlah penerima maupun besaran jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) kalangan lanjut usia (lansia) maupun janda di Kabupaten Bintan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bintan Aupa Samake mengatakan, Penetapan besaran dan jumlah Lansia serta Janda penerima, baru akan ditentukan, setelah besaran alokasi anggaranya disahkan dan ditetapakan di APBD Perobahan 2020 kabupaten Bintan.

“Yang jelas, program pemberian Bantuan BLT dan Bantuan Modal tanpa bunga UMKM audah pasti akan diwujudkan pak Bupati dan wakil Bupati,” ujar Aupa kepada PRRESMEDIA.ID, Senin (22/3/2021).

Namun mengenai besara dan jumkah Lansia serta Janda penerima nominalnya belum ditetaopkan. Karena, sampai saat ini, sesuai dengan perintah Bupati ke Kepala Desa, Lurah serta Camat di Bintan, masih dilakukan verifikasi dan sinkronisasi data jumlah Lansia dan Janda yang berhak menerima.

“Saat ini datanya masih terus diproses, hingga nanti jumlah penerimnya diketahui berapa,” tegasnya.

Dinas Sosial (Dinsos) Bintan lanjutnya, juga masih melakukan updating data warga lansia, maupun janda yang berdomisili di 10 kecamata se-Kabupaten Bintan.

“Jika sudah diketahui jumlahnya berapa, maka selanjutnya akan dihitung estimasi budget alokasi anggaran yang dibutuhkan, serta merumuskan pola persyaratan penerima dan mekanisme pelaksanaan program tersebut,” ujarnya.

Prosesnya pemutahiran data untuk mewujudkan program itu, masih terus dilakukan karena, dalam pemberiaan bantuan BLT pada Lansia, juga harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan.

“Hal itu bertujuan agar program BLT Lansia ini tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, ada pemisahan antara Penerima PKH dari Pusat, serta bangtuan Lansia ini dikhususkan bagi lansia di atas 60 tahun.

“Bagi Lansia yang sudah terdaftar di Program Keluarga Harapan (PKH) juga berkemungkinan tidak akan masuk karena tidak boleh dabel. Kalau sudah didapati besaran dan penerimanya, pemerintah akan segera mensosialisasikan untuk pelaksanaannya,” demikian Aupa.

Penulis:Hasura
Editor  :Ogawa

Comments
Loading...